Ikuti Kami

LBP Mau Audit Sawit? Andreas: Berantas Kartel Minyak Goreng!

Luhut Binsar Panjaitan diharapkan dapat membenahi tata kelola minyak goreng atau migor dari hulu sampai hilir. 

LBP Mau Audit Sawit? Andreas: Berantas Kartel Minyak Goreng!
Ilustrasi. Penjualan minyak goreng di sebuah pasar modern.

Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengingatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) agar menertibkan dan memberantas para kartel migor yang menjerat Indonesia selama ini.

Baca KIB Dilirik Parpol? Hasto: PDI Perjuangan Fokus ke Kader

Untuk itu, lanjutnya, LBP diharapkan dapat membenahi tata kelola minyak goreng atau migor dari hulu sampai hilir. 

Demikian disampaikan Andreas Hugo Pareira merespons penunjukan Menko Luhut oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi migor. Pasca, penunjukan Menko Luhut bergerak cepat dengan akan melakukan audit kepada perusahaan sawit.

“Dari hulu sampai ke hilir, sehingga tidak terjadi lagi persoalan seperti yang saat ini kita alami,” jelas Andreas, Senin (30/5).

Andreas mengakui penunjukan untuk mengurusi migor menandakan sosok LBP merupakan orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi.

“LBP pun menunjukan kualitasnya dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan,” tegas Andreas.

Namun demikian, Andreas melanjutkan, penunjukan Menko Luhut menandakan adanya problem serius di kabinet Presiden Jokowi saat ini.

“Ada menteri-menteri dalam kabinet yang memang idle, tidak mampu menjalankan tugas. Seharusnya ini signal memang ada masalah dengan team kabinet ini sehingga perlu ada perombakan,” jelas Anggota Komisi X DPR RI ini.

Baca Legislator PDI Perjuangan: Omongan Luhut Gertak Sambal

Andreas pun memahami, jika pertimbangan Presiden Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet guna menjaga keseimbangan politis ketimbang kapabilitas para menterinya.

“Mungkin presiden lebih mempertimbangkan untuk menjaga keseimbangan politis ketimbang kualifikasi dan kapabilitas menterinya, maka reshufle tidak dilakukan. Tetapi pengalihan fungsi pada anggota kabinet yang kurang kapabel kepada menteri superior yang menjadi kepercayaan presiden,” pungkas Andreas. Dilansir dari kedaipenacom.

Quote