Jakarta, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terus melakukan pengawasan terhadap proyek pengerjaan infrastruktur jalan yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.
"Kami terus melakukan pengawasan langsung proses pengerjaannya bersama dinas yang bersangkutan dan Gubernur Lampung," ujar Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan, selain pengawasan yang dilakukan bersama, pihaknya pun melakukan pengawasan proses pengerjaan jalan tersebut secara mandiri berdasarkan laporan, serta aduan langsung dari masyarakat.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
"Di beberapa titik jalan rusak yang sempat viral kami secara rutin mengumpulkan laporan dari masyarakat. Sebab saya membuka secara langsung komunikasi dengan masyarakat," katanya.
Lesty menjelaskan pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan semua proses pengerjaan perbaikan infrastruktur jalan di Lampung terlaksana sesuai dengan standar operasional prosedur, spesifikasi material, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kalau dinas atau yang mengerjakan proyek tidak benar, maka kami langsung tegur. Selain itu pengawasan aktif ini juga dilakukan melalui rapat dengar pendapat dengan seluruh Komisi IV. Dan di forum ini kami bahas juga pengerjaan di lapangan, agar sesuai dengan standar. Tujuannya agar di Lampung tidak terjadi kejadian seperti di Sumatera Utara," ucap dia.
Tanggapan atas adanya pengawasan pengerjaan proyek infrastruktur juga dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang memastikan pentingnya integritas dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan.
"Seperti yang kita ketahui bahwa ada operasi tangkap tangan di Sumatera Utara terkait pembangunan infrastruktur jalan. Jadi untuk mencegah hal serupa terjadi, kami akan selalu menjaga integritas dalam pengelolaan pemerintahan," ujar Marindo.
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang fokus pada program perbaikan infrastruktur, sehingga dalam melaksanakan program tersebut akan tetap berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
"Untuk mencegah kejadian seperti yang di Sumatera Utara, maka Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengelola negara akan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik agar tidak terjadi kasus serupa disini," tambahnya.
Diketahui Provinsi Lampung telah menjadikan perbaikan infrastruktur sebagai salah satu fokus pemerintah daerah untuk mempercepat pembenahan konektivitas jalan.
Enam ruas jalan provinsi yang menjadi prioritas pengerjaan di awal tahun ini yakni ruas jalan Pringsewu-Kalirejo, ruas jalan Kalirejo-Bangunrejo, ruas jalan Bandar Jaya-Mandala, ruas jalan Kotabumi-Bandarlampung, ruas jalan Jabung-Labuhan Maringgai dan ruas jalan Metro-Tanjung Karang.
Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
