Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya berencana membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengusut maraknya kecelakaan kapal sepanjang 2026. Rencana tersebut mencuat setelah Komisi V menyoroti persoalan kelebihan penumpang dan muatan serta ketidaksesuaian manifes dengan jumlah penumpang yang dievakuasi saat kecelakaan.
"Mungkin kami Panja entar dulu lah, kita akan beri kesempatan ke Pak Menteri, tapi kalau memang kami melihat tidak ini (ada perbaikan), kami Panja-kan," ujar Lasarus dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, BNPP/Basarnas, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Rabu (19/8/2026).
Lasarus menilai kelebihan penumpang dan muatan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu terlihat dari adanya perbedaan antara jumlah penumpang yang tercatat dalam manifes dengan jumlah orang yang dievakuasi ketika terjadi kecelakaan kapal.
Jika Panja terbentuk, Lasarus mengatakan Komisi V DPR akan memanggil dan memeriksa seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Indonesia. Menurutnya, KSOP memiliki tanggung jawab dalam memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal.
"Kalau ini kami Panja-kan Pak, nanti akan satu per satu KSOP tuh kami akan datangi, kami periksa dan seterusnya. Tentu kami akan bawa tim dari luar Pak," ujar Lasarus.
Lasarus menjelaskan, persoalan manifes penumpang menjadi salah satu masalah yang berulang dalam berbagai kecelakaan kapal. Ia mencontohkan adanya kapal yang dalam manifes tercatat hanya mengangkut 180 penumpang, tetapi saat terjadi kecelakaan dan proses evakuasi ditemukan hingga 500 orang.
"Ini Pak Menteri mungkin menjadi perhatian serius kita. Hampir di semua kecelakaan itu, manifes ini bermasalah. Antara jumlah orang dengan daftar yang naik di kapal hampir 100 persen tidak pernah sama," ujar Lasarus.
Menurut Lasarus, pembenahan persoalan manifes bukan perkara mudah. Namun, ia meminta Menteri Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh KSOP di Indonesia untuk memperbaiki tata kelola keselamatan pelayaran.
"Bapak kan baru dua tahun. Ini waktu yang sangat pendek untuk mengurai persoalan di laut. Kami tentu prihatin, dan berharap kerja keras Pak Menteri bisa perbaiki situasi ini. Karena saya tidak tahu nih, KSOP-KSOP kita ini ngapain saja gitu loh. Ini memang Pak Menteri harus evaluasi menyeluruh seluruh KSOP. Masalah di pelabuhan ini sangat kompleks," ujar Lasarus.
Dalam rapat yang sama, Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya M Syafi'i mengungkapkan pihaknya telah menangani 601 kecelakaan kapal melalui operasi SAR sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026.
"Berdasarkan hasil operasi yang kami laksanakan, terhitung mulai bulan Januari sampai 15 Agustus 2026, kami mencatat ada 601 kali operasi SAR (search and rescue) yang dilaksanakan," ujar Syafi'i dalam rapat kerja.
Berdasarkan pemaparan Basarnas kepada Komisi V DPR, 601 operasi tersebut terdiri atas sejumlah jenis kecelakaan. Rinciannya, man over board atau awak kapal maupun penumpang jatuh ke laut sebanyak 178 kasus, kapal mati mesin 103 kasus, kapal hilang kontak 92 kasus, kapal tenggelam 63 kasus, kapal terbalik 52 kasus, dan medevac atau evakuasi medis sebanyak 52 kasus.
Selanjutnya, kapal terbakar tercatat 15 kasus, kapal kandas 13 kasus, kapal tubrukan 12 kasus, kapal bocor 12 kasus, kapal hanyut enam kasus, kerusakan konstruksi kapal dua kasus, serta kapal miring satu kasus.
Dari 601 operasi kecelakaan kapal tersebut, Basarnas mencatat terdapat 3.607 korban. Sebanyak 3.165 korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi, sementara 239 orang meninggal dunia dan 203 orang masih berstatus hilang.
"Itu rentang Januari sampai Agustus 2026, kecelakaan kapal, kapal tok ini. Tadi saya bilang ada 203 orang yang hilang, mungkin 203 orang hilang pasti ada yang tidak terdaftar di manifes," jelas Syafi'i.
Data tersebut semakin memperkuat perhatian Komisi V DPR terhadap persoalan keselamatan pelayaran, khususnya terkait akurasi manifes, kapasitas angkut kapal, serta pengawasan KSOP. Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk mencegah terulangnya kecelakaan sekaligus memastikan seluruh penumpang tercatat dan terlindungi dalam setiap pelayaran.
