Jakarta, Gesuri.id - Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 memicu gelombang tanggapan internasional yang sangat dramatis dan membelah panggung politik dunia.
Di satu sisi, kekuatan kolonial Barat bereaksi dengan penolakan keras dan skeptisisme tinggi, sementara di sisi lain, bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Timur Tengah menyambutnya sebagai fajar kebangkitan dekolonisasi global.
Sikap penolakan Belanda secara tegas diwakili oleh pernyataan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mook, yang berusaha mendedegradasi legitimasi Bung Karno di mata Sekutu dengan menuduhnya sebagai perpanjangan tangan musuh perang:
"Soekarno dan kelompoknya hanyalah buatan dan alat propaganda militer Jepang. Mereka tidak mewakili kehendak murni rakyat Indonesia, melainkan sekadar sisa-sisa fasisme yang harus dibersihkan untuk mengembalikan ketertiban hukum di bawah naungan Kerajaan Belanda."
— Hubertus van Mook, Pernyataan Otoritas Kolonial Belanda (Agustus 1945)
Namun, narasi Belanda tersebut langsung dipatahkan oleh dukungan diplomatik yang kuat dari para pemimpin Asia.
Pemimpin perjuangan kemerdekaan India, Jawaharlal Nehru, memberikan pembelaan terbuka yang sangat monumental bagi kedaulatan Indonesia di panggung dunia:
"Indonesia adalah cermin dari jiwa Asia yang bangkit. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka bukan sekadar urusan internal sebuah wilayah, melainkan perjuangan seluruh bangsa Asia untuk mengakhiri dominasi kolonialisme. India berdiri sepenuhnya di belakang kemerdekaan Indonesia."
— Jawaharlal Nehru, Pernyataan Dukungan Diplomatik (1945)
Pengakuan Internasional
Selain dukungan politik dari India, solidaritas internasional juga muncul dari gerakan buruh di Australia melalui aksi Black Ban, dimana para pekerja pelabuhan menolak memuat dan melayani kapal-kapal perang Belanda yang hendak berangkat ke Indonesia.
Pengakuan internasional diperkuat oleh dukungan diplomatik dari Mesir dan negara-negara anggota Liga Arab yang menjadi blok negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure.
Dampak dari benturan tanggapan internasional ini membentuk nasib dan alur sejarah Indonesia secara mendasar dalam jangka panjang. Dalam kurun waktu empat tahun pasca-proklamasi (1945–1949), Indonesia harus mengarungi Perang Kemerdekaan atau Revolusi Fisik yang amat berdarah.
Belanda berusaha merebut kembali kekuasaannya melalui Agresi Militer I dan II, namun keteguhan Bung Karno bersama rakyat di medan tempur serta kelincahan diplomasi di PBB berhasil mematahkan ambisi kolonial tersebut, hingga akhirnya memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949.
Visi kemerdekaan yang dicanangkan Bung Karno pada 17 Agustus 1945 tidak berhenti pada pengakuan kedaulatan semata, melainkan membentuk kepribadian geopolitik Indonesia di masa depan.
Berawal dari kepemimpinan Bung Karno dalam mengorganisasi Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955 dan melahirkan Gerakan Non-Blok, Indonesia mentransformasi diri menjadi pelopor politik luar negeri "bebas aktif".
Prinsip ini menolak untuk menjadi satelit kekuatan Barat maupun Timur selama Perang Dingin.
Berbekal fondasi kedaulatan murni dari Proklamasi 17 Agustus, Indonesia berkembang dari sebuah negara kepulauan yang hancur akibat perang menjadi kekuatan ekonomi dan politik terbesar di Asia Tenggara, pemrakarsa utama ASEAN, serta anggota kunci G20 yang disegani dalam percaturan diplomasi global.
(Berbagai sumber)
