Kediri, Gesuri.id - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri tidak sekadar menggunakan persentase dalam mengukur keberhasilan penurunan stunting. Ia meminta kepala dinas dan camat memastikan jumlah kasus stunting secara riil di lapangan agar penanganan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
“Camat saya minta tolong dicek di kecamatannya, berapa angka real stunting bukan prosentasenya,” ucap Mas Dhito saat memberikan arahan terkait proyek strategis dan prioritas daerah kepada kepala dinas dan camat di Ruang Joyoboyo Kantor Pemkab Kediri, dikutip Rabu (7/10/2026).
Hanindhito menegaskan data penurunan stunting harus menggambarkan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, jangan sampai persentase terlihat menurun, tetapi jumlah kasus maupun pertumbuhan kasus baru di lapangan belum tertangani secara signifikan.
Berdasarkan hasil bulan timbang, prevalensi stunting di Kabupaten Kediri memang menunjukkan tren penurunan. Pada Desember 2025 tercatat sebesar 8,04 persen, kemudian turun menjadi 7,67 persen pada Februari 2026 dan kembali turun menjadi 7,47 persen pada Agustus 2026.
Namun, Hanindhito meminta capaian persentase tersebut diterjemahkan ke dalam angka riil. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar penurunan kasus yang benar-benar terjadi sekaligus memastikan tidak muncul kasus baru.
“Jangan sampai penurunan itu cuma buat nyeneng-nyenengke bupati. Kalau sampai saya tahu betul di lapangan realnya angka stunting tidak terjadi penurunan signifikan, angka pertumbuhan stunting juga tidak bisa dihentikan maka ada konsekuensi yang harus ditanggung,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemkab Kediri memiliki visi yang sama dalam mengawal penanganan stunting. Upaya tersebut, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan angka dalam laporan, tetapi juga memastikan kasus baru atau *growth stunting* dapat dicegah.
Hanindhito menilai camat memiliki peran penting karena berada lebih dekat dengan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Pemantauan, menurutnya, tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif, tetapi harus memastikan data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Ia juga meminta kepala dinas dan camat bekerja bersama memastikan intervensi penanganan stunting berjalan efektif. Data yang akurat dinilai menjadi dasar penting untuk menentukan langkah penanganan sekaligus mencegah munculnya kasus baru.
Selain persoalan stunting, Hanindhito turut menyoroti sektor kesehatan, khususnya pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan bagi masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan tersebut meminta kualitas pelayanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan terus ditingkatkan. Menurutnya, program penjaminan kesehatan tidak boleh berhenti pada aspek kepesertaan, tetapi harus diikuti dengan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
Bagi Pemkab Kediri, evaluasi berbasis kondisi riil tersebut diharapkan membuat program penanganan stunting lebih terukur. Penurunan angka tidak sekadar terlihat baik dalam laporan, tetapi benar-benar ditandai dengan berkurangnya jumlah anak yang mengalami stunting di lapangan.
