Kulon Progo, Gesuri.id – Dunia pendidikan di Kabupaten Kulon Progo tengah dirundung kabar duka. Sebanyak 18 guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) memutuskan untuk mengundurkan diri secara massal.
Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Fajar Gegana.
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kulon Progo tersebut menilai peristiwa ini sebagai sinyal bahaya bagi kualitas pendidikan di daerah.
Baca: Masuk Parpol di Usia 24 Tahun, Ganjar: Saya Lahir dari Ideolog
Menurutnya, alasan utama pengunduran diri para pendidik ini adalah rendahnya tingkat kesejahteraan yang sudah tidak lagi memadai.
"Melihat fenomena guru yang mengundurkan diri ini, kami sangat menyayangkan. Ini adalah preseden buruk bagi dunia pendidikan kita," ujar Fajar saat memberikan keterangan di Kulon Progo, Rabu (6/5).
Fajar menekankan bahwa kekurangan tenaga pendidik masih menjadi persoalan klasik yang belum tuntas. Namun, alih-alih mendapatkan penambahan personel, daerah justru kehilangan talenta yang sudah ada karena faktor ekonomi.
"Kesejahteraan mereka masih jauh dari kata layak. Di saat kita sedang kekurangan guru, justru yang ada malah mengundurkan diri karena tidak sejahtera. Masalah ini harus menjadi perhatian serius semua pihak," tegasnya.
Fajar mendesak agar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) segera melakukan evaluasi menyeluruh di semua jenjang pendidikan. Ia berharap pemerintah tidak menutup mata dan segera merumuskan solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, Fajar memberikan pandangan kritis terkait pilihan para guru yang beralih profesi ke sektor lain yang dinilai kurang relevan dengan keahlian mereka. Ia menyarankan agar para pendidik tetap berdaya di jalur pendidikan meski secara mandiri.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
"Sebetulnya, daripada beralih ke pekerjaan yang tidak pas, lebih baik mereka mendirikan bimbingan belajar (bimbel) atau memberikan les privat. Saat ini, bimbel dan privat bisa menjadi alternatif sumber penghasilan yang layak bagi para pendidik," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto, membenarkan bahwa 18 dari 305 guru non-ASN berstatus Jasa Layanan Orang Perorangan (JLOP) telah resmi mengundurkan diri.
Meski menyayangkan, pihak dinas mengaku tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut berkaitan dengan keputusan personal. "Itu merupakan pilihan pribadi mereka, dan kami tidak bisa melakukan intervensi," ungkap Nur.
