Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Barat sekaligus Sekretaris Komisi V, Muhammad Jaenudin, angkat suara terkait kasus siswa yang didiskualifikasi usai dinyatakan lulus dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Parungkuda.
Menurutnya, polemik yang terjadi tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa solusi konkret.
"Kalau proses diskualifikasi bisa dilakukan secara manual, kenapa tidak, pola yang sama dilakukan untuk memfasilitasi siswa tersebut agar tetap bisa sekolah," kata Jaenudin, Sabtu (28/6/2025).
"Misalnya difasilitasi melalui jalur KETM," lanjutnya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sukabumi, Jaenudin menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Karena itu, ia mendorong agar setiap anak, terutama dari keluarga tidak mampu, tetap mendapatkan akses pendidikan.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk segera mencarikan jalan keluar bagi siswa yang terdampak.
“Meski jalur KETM sudah terlewat, namun tidak ada salahnya jika kebijakan tersebut diberikan kepada orang yang tepat,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Jaenudin juga mencatat munculnya berbagai polemik dalam pelaksanaan SPMB tahun 2025, termasuk di SMAN 1 Parungkuda dan SMAN 2 Kota Sukabumi. Ia menilai, akar masalahnya banyak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sistem penerimaan kepada masyarakat.
"Ya secara sistem kita akan terus mendorong agar terus diperbaiki, termasuk sosialisasinya, dan ketepatan perhitungannya harus terus diperbaiki," ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi dorongan penting agar pemerintah daerah lebih adaptif dan manusiawi dalam menyikapi dinamika penerimaan siswa baru, agar prinsip keadilan dalam pendidikan benar-benar bisa diwujudkan.
