Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengungkapkan program pendidikan militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai upaya pembinaan bagi siswa yang dianggap nakal di wilayah Jawa Barat, diduga belum memiliki dasar regulasi yang jelas.
Menurutnya, setiap program pemerintahan harus dirancang secara matang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan masyarakat.
Ono mengatakan, hingga saat ini regulasi program tersebut masih dalam proses penyusunan.
Baca: Ganjar Pastikan PDI Perjuangan Siap Upgrade Kurpol Perempuan
Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), yakni Deden, belum bisa memberikan penjelasan pasti mengenai payung hukumnya.
"Nah sampai dengan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih Plt Pak Deden, kemarin saya tanya, mereka juga masih menyiapkan regulasinya," ucap Ono.
Tak hanya soal regulasi, persoalan pembiayaan program juga masih belum terang.
Menurut Ono, Plt Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban jelas terkait anggaran kegiatan tersebut.
"Nah, tentunya harus kita nanti cek ya seperti apa regulasinya, aturannya, siapa pesertanya, harus atas izin orangtua seperti apa, dan tentunya kan harus juga diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan," jelasnya.
Ono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, mengaku belum mendapat informasi yang lengkap mengenai konsep dan teknis pelaksanaan program tersebut.
"Tidak ada sama sekali pembahasan dengan DPRD, kemarin saya tanya kepala Dinas Pendidikan juga masih menyiapkan instrumen aturannya, tapi ini (di Purwakarta) sudah berlangsung," katanya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
Ia pun berencana untuk menanyakan lebih lanjut kepada DPRD tingkat kabupaten/kota, mengingat dalam unggahan media sosialnya, Dedi Mulyadi menyebut bahwa pembiayaan program akan dibebankan kepada pemerintah daerah.
"Bupati/wali kota pun juga kan harus jelas. Pada saat dianggarkan dari APBD, harus tertulis. Dan menurut saya, tidak bisa seketika, karena harus dibahas dalam perubahan APBD 2025," ujarnya.
Untuk diketahui, program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi bakal dimulai pada 2 Mei 2025.
