Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.
Langkah KDM ini dalam rangka mencegah anak putus sekolah mendapat sorotan dari banyak pihak.
Menurut Ono, kebijakan bisa mempengaruhi keberlangsungan sekolah swasta dan menuntut solusi cepat dan berbasis data.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
“Kami memahami semangat pencegahan anak putus sekolah, tapi jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang bagi sekolah swasta yang sudah lama menjadi mitra strategis pemerintah,” tegas Ono dalam pernyataannya, Minggu (13/7).
Ono menegaskan, pemerintah harus menyadari bahwa korban dari kebijakan penambahan rombel negeri secara masif adalah ribuan sekolah swasta.
Apalagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan urban dan semi-urban yang selama ini menopang sistem pendidikan menengah.
“Sudah ada dampak nyata yaitu menurunnya jumlah murid, potensi PHK guru honorer, bahkan ancaman gulung tikar. Jangan anggap enteng ini hanya 'masalah teknis'," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini.
Ono juga menyayangkan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dalam tanggapan publik hanya mengatakan 'bisa kita cari jalan lain'.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
"Saya kita ini bukan soal mencari jalan lain. Ini soal nasib ekosistem pendidikan kita. Tidak elok seorang gubernur menjawab normatif dalam isu yang sangat berdampak sistemik dan menyentuh kehidupan para pendidik swasta," kata Ono
DPRD Jabar, tambahnya, mendesak agar Pemprov segera menyusun dan membuka big data pendidikan, mencakup daya tampung sekolah negeri dan swasta per kecamatan, peta kebutuhan murid, zonasi, hingga rekam jejak kinerja sekolah.
Hal ini diperlukan sebagai landasan ilmiah dan partisipatif dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan.
