Ikuti Kami

Sofyan Tan Ajak Semua Pihak Kawal Putusan MK Tentang Sekolah Gratis

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2 triliun untuk menambah perangkat sekolah yang menunjang efektifitas penerapan digitalisasi di sekolah.

Sofyan Tan Ajak Semua Pihak Kawal Putusan MK Tentang Sekolah Gratis
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait menggratiskan sekolah swasta tingkat SD dan SMP menjadi perhatian khusus mereka untuk dikawal dan direalisasikan.

Simulasi anggaran sudah dihitung, diperkirakan membutuhkan Rp183,4 triliun setiap tahunnya.

Namun yang lebih penting lagi menurutnya adalah terkait nasib guru di sekolah swasta. Karena komponen terbesar dari biaya pendidikan di sekolah swasta adalah gaji guru. Jika sekolah digratiskan maka penghasilan guru juga harusnya ditingkatkan dengan menjadikannya sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K).

Baca: Ganjar Pranowo Hadiri Seminar Praktek Ideologi Pancasila

Menurutnya sangat pantas guru-guru sekolah swasta yang memenuhi syarat menerima status tersebut. Sebab untuk 1 juta pengurus Koperasi Merah Putih saja bisa dijadikan P3K, konon lagi untuk profesi guru yang punya peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.

“Jika pengurus Koperasi Merah Putih bisa di-P3K-kan, harusnya guru swasta juga bisa dan lebih duluan,” kata Sofyan Tan saat menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan tema Digitalisasi Pendidikan untuk Generasi Cerdas dan Adaktif, di Hotel Le Polonia, Medan, Sabtu (12/7).

Putusan MK terkait sekolah swasta gratis dan peningkatan kesejahteraan guru sesungguhnya sudah sejalan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ketua Umum PDI Perjuangan juga sudah menginstruksikan agar Putusan MK tersebut dikawal hingga terealisasi.
Namun lanjut Sofyan Tan, bagi sekolah swasta yang sudah mapan dengan gaji guru sudah di atas P3K, maka tidak perlu lagi dibiayai pemerintah. Biarkan berjalan seperti biasa dengan ketentuan, jika ada siswa miskin yang ingin bersekolah di tempat tersebut, pemerintah bisa mensubsidi uang sekolahnya.

Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati

Terkait digitalisasi pendidikan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2 triliun untuk menambah perangkat sekolah yang menunjang efektifitas penerapan digitalisasi di sekolah.

Sofyan Tan mengingatkan agar perangkat digitalisasi tersebut tepat sasaran harus dipastikan sekolah yang menerima bantuan sudah terfasilitasi jaringan internet yang baik serta punya sumber daya manusia yang siap dalam mengoperasionalkannya.

“Jadi kita butuh pelatihan agar SDM di sekolah siap menjalankannya,” ujarnya.

Quote