Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun tidak berada dalam struktur koalisi formal pemerintah.
“PDI Perjuangan, sekali lagi, mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Kita tidak berada di dalam pemerintahan, tapi kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo,” kata Utut yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Minggu (6/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Utut ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon duta besar (dubes) yang saat ini sedang berlangsung di Komisi I DPR RI.
Ia menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan latar belakang para kandidat, termasuk jika berasal dari kalangan politisi, selama proses seleksi dilakukan sesuai aturan.
Dalam konteks uji kelayakan ini, Utut mengatakan bahwa kualifikasi dan prosedur menjadi hal utama yang diperhatikan.
Salah satu nama yang mencuat dalam proses tersebut adalah Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo, calon Duta Besar RI untuk Malaysia (KBRI Kuala Lumpur), yang diketahui merupakan mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Namun, ketika ditanya apakah seluruh fraksi di Komisi I menyetujui calon dari latar belakang politisi, Utut memilih tidak menjawab secara eksplisit.
“Kalau setuju atau tidak setuju, itu rahasia. Karena yang mengumumkan nanti adalah Ibu Puan,” ujarnya, merujuk pada Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Komisi I DPR RI saat ini tengah menyelesaikan uji kelayakan terhadap 24 calon dubes yang diajukan untuk berbagai negara sahabat dan organisasi internasional. Proses dilakukan secara tertutup sesuai tata tertib DPR. Setelah seluruh tahapan rampung, hasilnya akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI, yang kemudian akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan secara resmi.
Pernyataan Utut sekaligus menjadi penegas sikap politik PDI Perjuangan yang meski tidak bergabung dalam kabinet, tetap menunjukkan posisi konstruktif dalam mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran.
