Ikuti Kami

Paramitha Soroti Penggunaan Aplikasi MyPertamina

Paramitha Widya menilai masih banyak masyarakat yang tidak paham saat menggunakan aplikasi MyPertamina.

Paramitha Soroti Penggunaan Aplikasi MyPertamina
Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya menilai masih banyak masyarakat yang tidak paham saat menggunakan aplikasi MyPertamina.

Penilaian Paramitha ini akan pemakaian aplikasi MyPertamina untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan solar hingga LPG kemasan 3 kg. 

"Pada dasarnya saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak bagi mereka. apalagi menggunakan aplikasi seperti itu pasti banyak yang tidak paham," kata Mitha dalam keterangan tertulis, Kamis (30/6).

Baca: Yulian Minta Ketegasan Atasi Penyimpangan BBM Bersubsidi

Mitha menyebutkan ada sejumlah permasalahan dalam penggunaan aplikasi MyPertamina, salah satunya subsidi yang tidak tepat sasaran. Mitha mengatakan subsidi BBM itu tidak sampai kepada warga yang berhak.

"Menurut saya, akar permasalahan dari penggunaan aplikasi ini ada dua. Pertama subsidi tidak tepat sasaran, bensin bersubsidi tidak sampai ke yang berhak, makanya mau pakai aplikasi baru lagi, padahal dulu sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 SPBU," jelas Mitha.

Mitha kemudian menyayangkan penerapan aplikasi yang tidak dilakukan dengan baik. Pengawasan pun dinilai kurang.

"Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, solar, dan Pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan." ucap Mitha.

Baca: Ono Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Curhatan Nelayan

Menurutnya, ada dua solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Di beberapa daerah, sambung Mitha, masih banyaknya aplikasi yang tidak berfungsi dengan sesuai.

"Jadi menurut saya solusinya dua. Pertama, Maksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Sudah lebih dari 90% SPBU yang dipasangkan alat digitalisasi di seluruh Indonesia tapi tidak dijalankan dengan baik. Jangankan di Jakarta, di Jateng, Jatim, Sumatera itu banyak temuan digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu saja dibetulkan pelaksanaannya," jelas Mitha.

Lebih lanjut, Mitha juga menyinggung tugas pokok BPH Migas. Mitha mewanti-wanti jika penggunaan aplikasi MyPertamina gagal dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada warga yang berhak.

"Kedua, BPH Migas tolong bekerja sesuai dengan tupoksi. Ini kalau aplikasi MyPertamina tersebut gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas," imbuhnya.

Diketahui, pelaksanaan transaksi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina bakal berlaku di seluruh Pulau Jawa. Pelaksanaannya akan dilakukan pada 1 September 2022.

Quote