Jakarta, Gesuri.id - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyoroti Persoalan kelangkaan elpiji subsidi 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat paripurna penandatanganan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang digelar di Gedung DPRD, Senin (7/7/2025).
Dalam sambutannya, Parosil Mabsus mengatakan krisis ketersediaan elpiji 3 kg di sejumlah kecamatan telah menimbulkan keluhan warga. Ia menyebut, meski kuota secara teoritis masih mencukupi, lonjakan konsumsi terjadi akibat musim panen kopi dan banyaknya pendatang dari luar daerah yang memanfaatkan elpiji subsidi. Bahkan, pelaku UMKM dan rumah makan disebut masih banyak yang menggunakan gas bersubsidi tersebut.
"Musim panen kopi dan masuknya pendatang dari luar Lampung Barat menyebabkan permintaan elpiji meningkat tajam. Ini menimbulkan kelangkaan di tingkat masyarakat. Kami terus lakukan pengawasan distribusi dan edukasi penggunaan secara tepat sasaran," ujar Parosil.
Pemkab Lampung Barat, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Pertamina dan mengajukan penambahan kuota elpiji ke Kementerian ESDM. Namun, untuk jangka pendek, penguatan pengawasan dan edukasi dinilai menjadi langkah penting agar subsidi tidak disalahgunakan.
Tak hanya soal elpiji, Bupati juga menyoroti persoalan distribusi BBM yang turut dikeluhkan masyarakat. Ia menanggapi langsung pernyataan anggota DPRD Ahmad Ali Akbar, yang menyampaikan keluhan terhadap pelayanan SPBU di Kecamatan Pagar Dewa.
Menurut Parosil, kelangkaan BBM dapat berdampak serius, khususnya bagi para petani di wilayah pegunungan yang sedang menghadapi masa panen kopi. Ia menyebut bahwa saat ini, kebutuhan BBM bukan hanya diperlukan di dataran rendah, tetapi juga sangat dibutuhkan di wilayah atas.
"BBM sangat penting untuk mendukung aktivitas pertanian, seperti penggilingan kopi. Saya sudah instruksikan Dinas Perdagangan untuk mengecek langsung seluruh SPBU, tidak hanya di Pagar Dewa, tapi juga di Balik Bukit dan wilayah lainnya," tegasnya.
Isu kelangkaan BBM dan elpiji itu mencuat dalam rapat paripurna DPRD yang juga mengesahkan RPJMD 2025-2029 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020. Penandatanganan dilakukan bersama antara Pemkab dan DPRD, disaksikan oleh pimpinan dewan, Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Parosil juga menegaskan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan berdasarkan acuan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung, dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
"RPJMD ini bukan sekadar formalitas, tapi hasil kerja keras dan kolaborasi kritis antara eksekutif dan legislatif. Mari kita jadikan momen ini sebagai awal perubahan menuju Lampung Barat yang gemilang," tutupnya.
