Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, memberikan peringatan keras kepada jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait ancaman penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI.
Harris menegaskan bahwa kepemimpinan baru di OJK menempati "kursi panas" dan tidak memiliki waktu untuk bersantai atau masa honeymoon.
Dalam rapat kerja tersebut, Harris menyoroti potensi penurunan peringkat Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market yang diprediksi akan diumumkan pada Mei mendatang.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Menurutnya, kondisi ini merupakan urgensi nasional yang harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar jargon.
Harris mengkritik paparan OJK yang dinilai masih terlalu optimistis dan kurang menyentuh substansi permasalahan dasar. Ia menyoroti isu tata kelola (governance) yang menjadi poin utama keberatan MSCI terhadap Indonesia.
"Kritik utama MSCI adalah apakah free float ini benar-benar tersedia di publik atau hanya dimiliki pihak terafiliasi yang seolah-olah terlihat sebagai publik, padahal tidak likuid," tegas Harris.
Ia mendesak OJK untuk melakukan audit mendalam terhadap:
1. Transparansi UBO (Ultimate Beneficiary Owner): Mengungkap pemilik manfaat akhir yang sebenarnya.
2. Praktik Wash Trading: Dugaan transaksi semu yang memanipulasi volume perdagangan.
3. Akuntabilitas Saham Free Float: Memastikan saham benar-benar dimiliki masyarakat umum, bukan sekadar "angka bohong-bohongan".
Selain masalah internal pasar modal, Harris juga menyoroti dampak geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah (Iran) yang berpotensi melambungkan harga minyak hingga di atas 120 dolar AS per barel. Kondisi ini diperparah dengan penurunan outlook ekonomi Indonesia oleh lembaga rating serta koreksi pertumbuhan ekonomi oleh OECD dari 5,1% menjadi 4,8%.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
"Apakah OJK sudah melakukan stress test? Bagaimana langkah antisipasi jika modal asing keluar besar-besaran (capital outflow)? Kita butuh kepastian apakah investor domestik seperti Dana Pensiun, BPJS, dan asuransi siap menjadi buffer (penyangga) likuiditas," tambahnya.
Harris mengingatkan bahwa jika Indonesia benar-benar turun kelas menjadi Frontier Market, biaya ekonomi yang harus ditanggung akan sangat besar. Diperlukan waktu bertahun-tahun dan upaya ekstra keras untuk mengembalikan kepercayaan investor global agar Indonesia bisa kembali ke status Emerging Market.
Ia meminta OJK, khususnya Bidang Pengawasan Pasar Modal, untuk memperketat pengawasan terhadap nominee account dan kepemilikan silang antar-afiliasi demi menjaga integritas pasar keuangan nasional.
