Palangkaraya, Gesuri.id – Anggota DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing menyesalkan penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2018, tidak menyelesaikan permasalahan minimnya guru di pelosok-pelosok provinsi ini.
Apabila melihat kuota dan formasi penerimaan CPNS tahun ini, tetap saja masih banyak sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) di pelosok-pelosok kekurangan guru.
Baca: Risma Beri Motivasi ke Guru dan Murid SMP Negeri 33
"Kalau sudah seperti ini, Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Pendidikan Kalteng, perlu memberikan perhatian serius dan mencari solusi terbaik terhadap minimnya guru di pelosok-pelosok," kata Duwel di Palangkaraya, Selasa (23/10).
Menurut Anggota Komisi C DPR Kalteng yang salah tugasnya membidangi pendidikan itu, sekolah di pelosok sekarang ini banyak diisi guru tenaga kontrak atau bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah guru di masing-masing sekolah pun cenderung kurang, sehingga membuat proses belajar mengajar tidak optimal.
Mantan Bupati Katingan dua periode itu mengatakan, untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di Kawasan pelosok, pihak sekolah, khususnya SMA dan SMK terpaksa mengangkat tenaga honorer/kontrak dengan mengandalkan anggaran dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Namanya dana BOS, jelas sangat terbatas. Apalagi untuk memenuhi kekurangan dari tenaga Pendidik yang masih berstatus Kontrak/honorer, tentu akan kesulitan. Saya tidak bisa bayangkan seandainya sekolah mengangkat sembarang orang, dampaknya kan juga pada kualitas pendidikan di Kalteng," kata Duwel.
Politisi dari Partai Demokrasi Indoensia (PDI) Perjuangan Kalteng itu mengaku, pada saat melaksanakan tugas dan fungsi legislatif dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Dapil I beberapa waktu lalu, dirinya menemukan fakta bahwa masih kurangnya tenaga guru.
Baca: Risma Minta Guru Lebih Kreatif dalam Mengajar
Dia mengatakan, hal tersebut dialami oleh SMKN-1 Kamipang, Desa Baun Bango, kecamatan Tasik Payauan kabupaten Katingan, yang hanya memiliki 1 orang guru spesialis. Melihat adanya kekurangan tenaga pengajar di SMKN-1 Baun Bango, kegiatan belajar-mengajar sudah jelas tidak bisa maksimal.
"Belum lagi akses jangkauan, karena dengan perkembangan jumlah penduduk, ada beberapa daerah yang memang membutuhkan pembangunan SMA atau SMK baru. Jadi kedepannya ada banyak sekali Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng," demikian Duwel.
