Bandar Lampung, Gesuri.id — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, mengajak seluruh anggota legislatif di Lampung, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan, untuk mengawal ketat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pengawalan ini dinilai krusial agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung itu usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Jalan Emir Moh Noer, Teluk Betung, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Kostiana menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan siap terlibat aktif dalam seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 bersama pemerintah daerah.
"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung siap melaksanakan pembahasan anggaran murni APBD 2027 dengan harapan anggaran itu tepat sasaran. Yaitu untuk kesejahteraan rakyat, infrastruktur yang baik, hilirisasi pertanian yang optimal, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang sejahtera," ujar Kostiana.
Meski tahapan pembahasan APBD 2027 belum dimulai, ia memastikan keberpihakan kepada rakyat kecil akan menjadi prinsip utama fraksinya selama proses kajian anggaran berlangsung.
"Iya, karena APBD 2027 belum mulai kita bahas. Dari situ nanti baru kita lihat terkait kondisinya seperti apa. Tapi pasti! Harus pro-rakyat. Nah, itu yang selalu kami perjuangkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tegasnya.
Dalam penyusunan APBD 2027 mendatang, Kostiana menyoroti dua sektor vital yang menjadi perhatian utama: pembangunan infrastruktur dan penguatan hilirisasi pertanian.
Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci penggerak Roda perekonomian masyarakat.
Sementara itu, hilirisasi sektor pertanian dibutuhkan agar komoditas unggulan Lampung memiliki nilai tambah, sehingga tidak hanya dijual dalam bentuk mentah dan dapat langsung meningkatkan taraf hidup para petani.
Kostiana menjelaskan bahwa pengawalan APBD pro-rakyat ini sejalan dengan arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, serta instruksi langsung dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Ini sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita harus mengawal APBD agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu," ungkapnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tersebar di DPRD 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk memaksimalkan fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan (oversight).
"Kita harus bersama-sama menyusun dan mengawasi agar APBD 2027 benar-benar menjadi anggaran yang prioritas untuk rakyat," tambahnya.
Melalui pengawalan anggaran yang ketat dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, Kostiana berharap hasil pembahasan APBD 2027 dapat berdampak signifikan dalam mendukung visi pembangunan nasional.
"Harapannya tentu Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia maju, dan rakyat—khususnya di Provinsi Lampung—semakin sejahtera," pungkasnya.
