Jakarta, Gesuri.id - Saat ini sedang heboh berita korupsi di PT Timah Tbk, yang melibatkan Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, dan Helena Lim.
Yang bikin heboh adalah nilai kerigian negara yang mencapai Rp 271 triliun, angka yang sangat besar.
Bahkan kasus pembobolan di PT Timah Tbk yang melibatkan 16 orang tersangka itu adalah yang terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia.
Sandra Dewi pun turut dihujat, karena dianggap menikmati hasil uang haram tersebut.
Ini bisa dibuktikan dari berbagai kemewahan yang pernah diberikan Harvey Moeis kepada Sandra Dewi.
Kasus ini pun mendapat sorotan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam.
Dia meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencabut seluruh izin usaha pertambangan (IUP) terkait Helena Lim dan Harvey Moeis.
Hal tersebut disampaikan Mufti dalam dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).
"Saya minta pak menteri (Bahlil Lahadalia) semua usaha yang trafiliasi ke Harvey Moeis, kami melihat bahwa dia pengusaha tambang batu bara, nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga RBT, mungkin pak menteri kenal dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita," ucapnya.
"Semua tambang yang berkaitan dengan mereka harus dicabut, dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas," tegas Mufti.
Mufti juga mengatakan, kasus korupsi tersebut tidak hanya melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim, tetapi juga nama besar Robert Bonosusatya (RBT).
Ia mengatakan, kerugian negara yang disebabkan ketiga orang tersebut sangat besar.
Ia pun meminta tindak tegas Bahlil dan jajarannya terkait kasus tersebut.
"Kalau kita lihat coba rakyat-rakyat kita ini cerdas menghitung dari Rp 271 triliun duit negara yang mereka ambil, merugikan negara sebesar itu, kalau dihitung-hitung itu rakyat harus nyari Rp 1 miliar per hari mereka baru bisa kembalikan 750 tahun, ini bukan sedikit, maka kami ingin tahu, suasana kebatinan kami terganggu," tuturnya.
