Jakarta, Gesuri.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menghadiri sesi pembukaan Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum/HLPF) 2025 di Markas PBB, New York, Senin (14/7).
Kehadiran Pramono di New York untuk membahas pembangunan berkelanjutan.
Pramono menyampaikan pentingnya kolaborasi antar kota dan negara dalam menjawab persoalan urbanisasi, krisis iklim, serta kesenjangan sosial.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
“Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kamu untuk aktif dalam diplomasi global," ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Jakarta tengah menjalankan sejumlah inisiatif penting, termasuk transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas.
Kehadiran Pramono Anung dalam forum internasional bergengsi itu menandai momen bersejarah bagi Jakarta karena pertama kalinya Gubernur DKI Jakarta diundang secara resmi oleh PBB untuk terlibat langsung dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global.
Forum ini merupakan panggung strategis bagi para pemimpin dunia, diplomat, dan kepala pemerintahan daerah untuk membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan tantangan global yang tengah dihadapi.
Kehadiran Jakarta dalam forum ini juga mencerminkan pengakuan internasional atas transformasi kota menuju kota global yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Selain itu, keikutsertaan Jakarta di PBB sejalan dengan inisiatif Jakarta sebagai ASEAN Hub, yang mendorong posisi Jakarta sebagai pusat kerja sama dan inovasi kawasan ASEAN. Upaya ini menegaskan peran diplomasi Jakarta menuju kota global yang tangguh dan adaptif.
Sementara itu, kehadiran Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menunjukkan dukungan kepada keikutsertaan kepala daerah dalam forum, seperti HLP.
Hal itu sebagai bukti konkret bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh entitas sub-nasional yang semakin diperhitungkan secara global.
