Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani penyakit zoonosis secara cepat.
Puan juga meminta pemerintah memperkuat sistem surveilans guna mencegah potensi penularan Hantavirus di Indonesia.
“Kita bersyukur temuan suspect Hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan WNA di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, dikutip Rabu (13/5/2026).
Hantavirus menjadi perhatian global setelah menyerang kapal pesiar mewah MV Hondius yang tengah berlayar di Samudera Atlantik. Kasus tersebut menewaskan tiga penumpang dan memicu kekhawatiran dunia karena salah satu variannya, Andes virus, diketahui dapat menular antarmanusia dalam kondisi tertentu.
Hantavirus merupakan kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Virus ini tergolong penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Sebelum ramai diperbincangkan akibat wabah di kapal pesiar Eropa, Indonesia ternyata juga telah mencatat sejumlah kasus Hantavirus dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan menyebut terdapat 23 kasus Hantavirus yang tersebar di sembilan provinsi.
Puan menilai ancaman penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pertama kali di daerah yang kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan lingkungannya belum merata. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapan daerah secara menyeluruh.
“Tetapi juga memperkuat kesiapan daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, laboratorium dan sarana penunjang lainnya, serta mekanisme deteksi dini, pelaporan yang cepat,” terang Puan.
“Dan tentunya perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian,” sambung Mantan Menko PMK ini.
Puan menegaskan masyarakat harus merasakan kehadiran negara sejak tahap awal munculnya ancaman kesehatan, bukan setelah kasus berkembang luas dan sulit dikendalikan.
“Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan Pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat,” ujar Puan.
Menurutnya, keberhasilan negara dalam menghadapi ancaman kesehatan tidak hanya diukur dari rendahnya jumlah kasus, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga ketenangan dan kepercayaan publik.
“Juga dengan membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap warga merasa terlindungi ketika menghadapi potensi risiko kesehatan baru,” pungkasnya.
