Jakarta, Gesuri.id - Banyak yang mengira bahwa desain ketatanegaraan Republik Indonesia baru sungguh-sungguh dimulai pada Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Namun, secara de facto, embrio perwakilan rakyat itu telah dirancang dan dikunci tiga belas hari sebelumnya. Pada 5 Agustus 1945, di balik meja yang jauh dari sorot lampu sejarah, Soekarno bersama Mohammad Hatta dan Achmad Soebardjo melakukan sebuah kerja politik tingkat tinggi: merancang anatomi parlemen pertama republik ini.
Keputusan merumuskan daftar nama anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hari itu bukanlah sekadar kerja administratif mendaftar panitia bentukan Jepang. Bagi Soekarno, ini adalah peletakan fondasi kelembagaan yang akan mewakili jutaan nyawa di seluruh Nusantara.
Tantangan terbesar yang dihadapi Soekarno saat menyusun keanggotaan PPKI adalah bayang-bayang fragmentasi geografis dan politik. Jika lembaga yang bertugas mengesahkan dasar negara ini hanya diisi oleh tokoh-tokoh yang berada di pusat kekuasaan (Jawa), maka legitimasi kemerdekaan di mata wilayah lain akan sangat rapuh. Risiko desentralisasi kekuatan yang berujung pada separatisme sangat tinggi sesaat setelah proklamasi.
Oleh karena itu, Soekarno merancang matriks keterwakilan daerah yang sangat presisi. Ia menolak rancangan awal yang mungkin saja hanya mengakomodasi kekuatan elite Jawa. Dari 21 kursi awal yang disediakan (dan kelak berkembang menjadi 27), Soekarno mendesain proporsi yang memaksa Jepang mengakui luasnya wilayah yang kelak diklaim sebagai Indonesia:
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Jawa (12 Kursi): Sebagai episentrum politik dan populasi, Jawa tetap memegang proporsi terbesar, namun tidak mutlak.
Sumatera (3 Kursi): Diwakili oleh tokoh sekaliber Mr. Teuku Mohammad Hasan, Dr. Mohammad Amir, dan Mr. Abdul Abbas. Ini memastikan pulau terbesar di wilayah barat terikat kuat dengan pusat.
Sulawesi (2 Kursi): Kehadiran Dr. G.S.S.J. Ratulangi dan Andi Pangerang Pettarani adalah jangkar penting bagi wilayah tengah laut.
Kalimantan (1 Kursi): A.A. Hamidhan memastikan wilayah kepulauan besar ini tidak tertinggal.
Sunda Kecil/Nusa Tenggara (1 Kursi): I Gusti Ketut Pudja membawa suara dari wilayah kepulauan selatan.
Maluku/Timur (1 Kursi): Mr. Johannes Latuharhary memiliki tugas berat mempresentasikan seluruh bentangan wilayah timur hingga ke batas Papua.
Golongan Tionghoa (1 Kursi): Yap Tjwan Bing memastikan bahwa minoritas pun memiliki suara dalam republik baru ini.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Demografi Politik dan Pencegahan Disintegrasi
Desain anatomi ini menunjukkan kecerdasan Soekarno dalam membaca demografi politik. Pemilihan tokoh-tokoh daerah ini bukanlah penunjukan acak. Mereka adalah elite lokal yang memiliki basis massa, pengaruh sosial yang kuat, dan akar kultural di wilayah masing-masing.
Ketika tokoh seperti Dr. Ratulangi atau Mr. Teuku Mohammad Hasan duduk di sidang PPKI kelak mengesahkan UUD 1945, mereka tidak hanya hadir sebagai individu, tetapi membawa gerbong legitimasi dari seluruh rakyat di daerahnya. Inilah strategi preventif Soekarno. Ia mengikat kesetiaan tokoh-tokoh lokal ke ibu kota sebelum kemerdekaan itu sendiri benar-benar diumumkan.
Bandingkan jika Soekarno gagal memperjuangkan komposisi ini di hadapan Gunseikanbu (Pemerintah Militer Jepang). Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mungkin hanya akan dipandang sebagai "Kemerdekaan Jawa" oleh rakyat di Sumatra atau Maluku. Kekosongan kekuasaan (vacuum of power) pasca-menyerahnya Jepang akan memicu berdirinya negara-negara kecil yang terpisah.
PPKI sebagai Kuda Troya Legislatif
Melalui desain 5 Agustus ini, Soekarno sejatinya sedang memasukkan Kuda Troya ke dalam benteng birokrasi Jepang. Jepang mengira mereka memfasilitasi sebuah komite persiapan kemerdekaan yang nurut, padahal Soekarno dan Hatta sedang menyusun draf lembaga legislatif (DPR/MPR embrional) yang sah secara nasional.
Begitu Jepang runtuh, anatomi parlemen yang sudah siap pakai ini langsung mengambil alih kendali. Pada sidang 18 Agustus, komposisi keanggotaan yang bhinneka inilah yang memungkinkan tercapainya kompromi-kompromi besar dalam tata negara kita, termasuk pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, demi menjaga perasaan perwakilan dari wilayah timur.
Desain anatomi parlemen pada 5 Agustus 1945 adalah bukti nyata visi ketatanegaraan Bung Karno. Di hari itu, ia tidak sedang menyusun daftar hadir rapat; ia sedang membangun infrastruktur politik pertama yang berhasil menjahit ribuan pulau menjadi satu kesatuan bernama Indonesia.
