Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, Kemenkes RI harus meningkatkan kapasitas testing dan pelacakan Covid-19. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memastikan, distribusi vaksin booster Covid-19 yang memadai.
"Pentingnya 'sense of urgency' pemerintah, mengingat lonjakan kasus juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah tidak boleh lengah,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan ini, dikutip Jumat (6/6/2025).
Puan mendorong, pemerintah juga harus menggencangkan kembali screening kesehatan ketat di seluruh bandara internasional. Terutama, bagi penumpang dari negara-negara dengan peningkatan kasus Covid-19.
“Pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak yang ketat di pintu masuk negara. Harus dijalankan secara konsisten,” ucap Puan.
Kemudian, Puan menuturkan, perwakilan Indonesia di luar negeri harus aktif merespons laporan WNI yang menghadapi risiko kesehatan. Sekaligus, memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk perlindungan WNI.
“Ini bukan sekadar soal angka kasus (Covid-19), tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” ujar Puan.
Sebelumnya, Kemenkes melaporkan, penambahan tujuh kasus baru Covid-19 per 2 Juni 2025. Dengan demikian, jumlah kasus sepanjang 2025 mencapai 72 pasien.
Dalam laporan mingguan Kemenkes, positivity rate Covid-19 naik menjadi 2,05 persen, dari sebelumnya di bawah 1 persen. Kenaikan kasus tercatat terutama di Banten, Jakarta, dan Jawa Timur dalam minggu ke-17 hingga ke-19.
Lonjakan tertinggi terjadi pada minggu pertama Januari 2025 dengan 27 kasus. Sementara, pada minggu ke-21 terjadi peningkatan signifikan dari 0 persen menjadi 5 persen dibanding minggu sebelumnya.
Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran Nomor SR.03.01/C/1422/2025 tertanggal 23 Mei 2025. Kemenkes menyebutkan varian dominan di Indonesia adalah MB.1.1.
