Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera memperketat sistem deteksi dini Covid-19. Hal ini disampaikan menyusul laporan dari Kementerian Kesehatan mengenai tujuh kasus baru Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia dalam sepekan terakhir.
“Kami minta Pemprov Jatim segera memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya Dinas Kesehatan, rumah sakit rujukan, dan fasilitas layanan primer. Deteksi dini dan pelacakan harus kembali diaktifkan di level puskesmas,” kata Deni, Selasa (3/6/2025).
Deni menekankan bahwa meskipun belum ada laporan lonjakan kasus di Jawa Timur, pemerintah daerah harus tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif. Ia mengingatkan agar Pemprov tidak bersikap reaktif, melainkan proaktif demi menjaga keselamatan masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya edukasi publik secara terus-menerus. Ia mengkhawatirkan kecenderungan masyarakat yang mulai abai terhadap protokol kesehatan karena merasa pandemi telah usai.
“Kesadaran masyarakat kita cenderung menurun karena tidak ada kasus besar dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ini justru saatnya edukasi harus ditingkatkan, agar tidak muncul kejutan yang membahayakan,” ucapnya.
Deni juga menegaskan perlunya kesiapan logistik di fasilitas kesehatan dasar. Ia meminta agar Dinas Kesehatan Jatim mengevaluasi ketersediaan alat pelindung diri (APD), masker, dan alat tes, terutama di wilayah aglomerasi dan zona rawan.
“Pastikan semua fasilitas kesehatan di kabupaten/kota siaga. Jangan sampai seperti awal pandemi dulu, kita gagap merespons karena tidak siap dari awal,” tegas politisi muda ini.
Lebih lanjut, ia meminta Pemprov Jatim untuk menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah pusat dalam hal pembaruan data dan kesiapan sistem informasi kesehatan.
“Pemprov harus aktif memastikan data surveilans dan komunikasi risiko berjalan baik. Informasi yang cepat dan akurat adalah kunci menghindari kepanikan,” tegasnya.
Deni menyatakan bahwa DPRD Jawa Timur siap mendukung penuh upaya penguatan sistem kesehatan, termasuk dalam hal penganggaran jika situasi membutuhkan intervensi lebih lanjut.
“Kami siap support anggaran jika dibutuhkan, selama itu digunakan untuk melindungi rakyat Jawa Timur secara menyeluruh dan transparan,” pungkasnya.
