Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan agar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 menjadi momentum nyata untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.
Puan Maharani menegaskan peringatan Hari Anak Nasional 2025 harus menjadi momentum nyata untuk memperkuat perlindungan terhadap anak Indonesia.
Ia menyoroti masih tingginya angka kekerasan, bullying, hingga kasus stunting yang dialami anak-anak di berbagai wilayah.
"Jutaan anak Indonesia hari ini masih hidup dalam ketidakpastian, mengalami kekerasan, mengalami stunting, tidak mendapat pendidikan berkualitas, dan minim perlindungan sosial," kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (22/7/2025).
"Persoalan ini harus segera dijawab dengan kebijakan yang nyata,” tambahnya.
Mengacu pada data Pusiknas Bareskrim Polri, tercatat 5.574 kasus kekerasan terhadap anak terjadi hingga April 2025.
Menurut Puan, tingginya kasus tersebut mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak, terutama di daerah yang belum memiliki unit layanan anak maupun sistem pelaporan yang terintegrasi.
Selain itu, Puan juga menilai bahwa stunting merupakan bentuk kekerasan struktural terhadap anak yang sering diabaikan. Ia menyebut anak-anak yang tumbuh dengan gizi buruk berisiko kehilangan potensi kognitif dan sosial.
“Pemerintah harus memastikan keadilan gizi dan kesejahteraan anak dari sejak dalam kandungan. Sebab anak-anak yang stunting hari ini akan sangat sulit menjadi generasi unggul esok hari,” ujar mantan Menko PMK tersebut.
Ia mendorong intervensi menyeluruh mulai dari penyediaan pangan bergizi yang terjangkau, edukasi gizi keluarga, hingga pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah tertinggal.
Tak hanya itu, Puan juga menyoroti lingkungan yang tidak aman bagi anak di luar sekolah, termasuk paparan konten digital yang tidak ramah anak.
Ia pun mendorong pelatihan wajib bagi guru, tenaga medis, hingga perangkat desa untuk meningkatkan perlindungan dan kesehatan jiwa anak.
“Anak-anak perlu dilibatkan dalam forum musyawarah pembangunan desa/kota untuk menjamin hak partisipasi mereka,” ucap Puan.
