Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meyakini bahwa keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang digagas pemerintah sangat bergantung pada keakuratan data yang digunakan sebagai dasar pengembangannya.
“Basis data itu harus menjadi dasar pengembangan koperasi desa yang digagas pemerintah,” kata Rieke, dikutip dari akun Instagram pribadinya @riekediahp, belum lama ini..
Rieke menekankan bahwa dana yang dialokasikan pemerintah untuk program KMP sebaiknya difokuskan langsung pada masyarakat melalui unit usaha koperasi desa, bukan hanya digunakan untuk pembangunan fisik.
“Demi kemajuan masyarakat di desa tersebut,” ucapnya.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, program koperasi ini tidak boleh sebatas melayani simpan pinjam seperti fungsi bank perkreditan rakyat (BPR).
Ia menilai KMP harus menjangkau tiga sektor utama, yakni produksi, distribusi, dan industri, yang semuanya harus didukung oleh data yang tepat dan faktual.
Rieke juga mengungkapkan hasil rapat antara Kementerian Koperasi dan Komisi VI DPR pada 26 Mei 2025, yang menghasilkan beberapa kesimpulan penting, termasuk percepatan penyusunan panduan pelaksanaan KMP.
“Karena itu nantinya bisa menjadi panduan bagi penguatan KMP. Selain itu, harus ada basis data yang kuat, akurat, faktual, dan relevan untuk menggambarkan kondisi, kehidupan, serta potensi nyata di setiap desa, yang kemudian dapat dijadikan pedoman pengembangan koperasi ini,” ungkapnya.
Ia turut menyoroti bahwa koperasi di beberapa negara telah terbukti menjadi pondasi ekonomi yang tangguh dalam menghadapi tantangan seperti resesi ekonomi global.
Menurutnya, Indonesia dapat menjadikan KMP sebagai kekuatan ekonomi nasional apabila dikelola dengan benar dan berbasis data yang akurat.
