Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya transparansi subsidi energi dan harus ada penyesuaian data penerima.
Hal itu, lanjutnya, imbas meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Demikian disampaikannya pada Rapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut Pertamina dan Dirut PLN, dikutip Sabtu (31/5/2025).
Rieke Diah Pitaloka juga mencatat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan di sektor formal, yang tadinya terkategori mampu menjadi tidak mampu.
Sehingga, menurutnya, diperlukan strategi penyesuaian yang transparan.
Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka juga telah memperingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), buntut kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.
Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, kebijakan tarif resiprokal itu akan menciptakan anomali deflasi dan risiko pada fiskal Indonesia, terutama pada kuartal IV 2025.
“Waspadai dampaknya terhadap industri nasional, termasuk gelombang PHK. Pengangguran meningkat sejak akhir tahun 2024 hingga Maret 2025," tutur Rieke dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.
Dia mendorong Prabowo untuk mengerahkan tim ekonomi, agar menyusun langkah kebijakan yang inovatif.
Dia menyebut, perang Dagang Trump akan melahirkan efek domino seperti tarif masuk barang yang naik, harga beli konsumen naik, hingga daya beli menurun.
