Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri mengungkapkan kebebasan pers Indonesia sedang berada dalam tekanan kuat kepentingan elite. Hal itu disampaikannya dalam acara Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Kota Cirebon yang digelar di Mall UMKM Kota Cirebon, Rabu (19/11).
“Independensi redaksi kini rentan terkooptasi oleh kepemilikan media yang terafiliasi politisi,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini. Ia menilai kondisi tersebut sebagai ancaman serius terhadap perkembangan demokrasi dan cita-cita besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam paparan bertema “Pers Sebagai Pilar Perwujudan Demokrasi Dalam Mengawal Indonesia Emas 2045”, Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa pers memegang peran strategis sebagai penjaga rasionalitas publik dan akal sehat bangsa. Ia mendorong adanya reformasi kebijakan pers yang lebih progresif, terbuka, serta memberi ruang besar bagi publik, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam diskursus masa depan bangsa.
“Pers harus berani mengawal isu strategis seperti transformasi digital, ekonomi hijau, pemerataan pembangunan, dan kualitas SDM. Jangan hanya jadi corong kekuasaan,” ujarnya.
Rokhmin juga menegaskan bahwa pers bukan sekadar pemberi informasi, tetapi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Media harus menjalankan fungsi kontrol dan penyampai aspirasi masyarakat berbasis fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Informasi akurat dan berbasis data adalah senjata utama pers untuk membongkar korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan birokrasi yang mandul,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia kembali menekankan kontribusi besar pers dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pers, katanya, harus memainkan peran fundamental dengan membangun ruang dialog politik yang sehat dan inklusif.
“Terutama generasi muda dengan membangun ruang dialog yang sehat mengenai visi masa depan Indonesia,” jelasnya.
Selain keterlibatan generasi muda, Rokhmin memandang pers juga harus memastikan isu prioritas nasional tetap berada dalam jalur perencanaan negara. Ia menyebutkan dunia media harus konsisten dalam mengawal agenda pembangunan strategis.
Kontribusi tersebut, lanjutnya, mencakup mendorong kebijakan terkait transformasi digital, ekonomi berbasis keberlanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga 2045 nanti.
Tak hanya itu, ia menilai pers harus mampu mengubah produk jurnalistik menjadi alat yang memperkuat pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan kritis dalam mendorong pembangunan nasional yang lebih akuntabel.
Pers, menurutnya, wajib menyajikan data dan informasi berkualitas yang dapat mendeteksi penyimpangan kekuasaan dan ketidakefisienan birokrasi.
Namun, Rokhmin mengingatkan bahwa tugas besar tersebut terancam oleh persoalan struktural pers saat ini. Salah satunya adalah kepemilikan media oleh elite politik yang membuat ruang redaksi rentan terhadap intervensi.
“Akibatnya, independensi redaksi rentan terpengaruh kepentingan elite,” ungkapnya.
Ia menilai tanpa reformasi sistem kepemilikan media dan penguatan etika jurnalistik, media massa akan kehilangan taring sebagai lembaga kontrol demokrasi. Hal ini juga berpotensi menggagalkan cita-cita besar bangsa.
“Jika kita gagal membebaskan pers dari cengkeraman elite, maka Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi slogan kosong,” tuturnya.
Prof. Rokhmin berharap momentum menuju 2045 menjadi titik balik penguatan pers nasional sebagai institusi demokrasi yang benar-benar independen, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
