Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti akurasi data desil yang digunakan pemerintah sebagai acuan penyaluran bantuan pendidikan dan bantuan sosial (bansos).
Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pendataan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak akibat salah sasaran.
Hal tersebut ditegaskan Esti saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2026).
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Ia secara khusus menyoroti temuan angka kesalahan data (error margin) yang mencapai 25 persen.
“Jika angka kesalahan mencapai 25 persen, ini sangat berbahaya karena berdampak langsung pada penyaluran bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujar Esti.
Di sektor pendidikan, Esti menilai penentuan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak boleh hanya bergantung pada kategori desil kertas semata. Menurutnya, verifikasi faktual di lapangan mutlak diperlukan.
Banyak anak dari keluarga miskin yang mengurungkan niat melanjutkan studi ke perguruan tinggi sejak lulus sekolah menengah karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk segera bekerja.
“Kita berharap program KIP Kuliah tidak hanya mengandalkan angka desil, tetapi juga melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi riil mahasiswa,” tegasnya.
Esti turut mempertanyakan metode pendataan yang digunakan pemerintah saat ini. Ia menilai ada potensi ketidaksesuaian antara data di atas kertas dan kondisi nyata di masyarakat.
Tantangan di lapangan cukup kompleks. Selain respons masyarakat yang bisa jadi kurang akurat, kondisi fisik tempat tinggal kerap menipu.
Rumah yang tampak layak dari luar, misalnya, belum tentu milik pribadi, melainkan rumah sewa atau kontrakan.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Masalah lain muncul ketika keluarga penerima bantuan perbaikan RTLH mendadak mengalami kenaikan kategori desil.
Padahal, secara ekonomi, mereka masih tergolong tidak mampu dan butuh bantuan untuk kebutuhan dasar.
Esti mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga demi menyempurnakan metode pendataan ini.
“Pembahasannya tidak boleh lagi semata-mata berfokus pada persoalan desil, melainkan harus mengutamakan ketepatan data dan pemenuhan hak rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah tanggung jawab negara,” pungkasnya.
