Fajar menekankan bahwa ketidakakuratan data ini merupakan persoalan serius.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 11 September 2026 11:00 WIB
"Hampir setiap hari dapat laporan dari masyarakat mereka tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun."
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 05 September 2026 20:00 WIB
Ia mendesak pemerintah agar menetapkan data penerima bantuan secara akurat, adaptif, dan responsif terhadap kondisi faktual di lapangan.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 02 September 2026 11:43 WIB
Jangan sampai rakyat yang masih miskin dalam kehidupan nyata dianggap tidak miskin hanya karena perubahan angka di dalam sistem.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 02 September 2026 09:21 WIB
Ketidakhadiran OPD membuat berbagai persoalan teknis yang disampaikan masyarakat tidak dapat ditangani secara maksimal.
Oleh : Ananda Okctaviani, Rabu, 02 September 2026 10:00 WIB
Status ekonomi masyarakat bersifat fluktuatif sehingga tidak seharusnya disandera oleh sistem administrasi pusat yang kaku.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 01 September 2026 13:02 WIB
Persoalan muncul ketika PIP & KIP Kuliah dikaitkan dengan skema perlindungan sosial yang menggunakan data desil.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 01 September 2026 09:24 WIB
Emak Enyah telah 13 tahun terbaring akibat kelumpuhan, sementara suaminya, Abah Enun, juga dalam kondisi sakit-sakitan.
Oleh : Ananda Okctaviani, Senin, 31 Agustus 2026 14:01 WIB
“Jangan sampai data menjadi lebih penting daripada kenyataan yang dihadapi masyarakat.”
Oleh : Syahrul Arsyad, Senin, 31 Agustus 2026 10:01 WIB
Sehingga pemerintah daerah dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas data sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya.
Oleh : Heru Guntoro, Minggu, 30 Agustus 2026 19:52 WIB
Kesalahan pendataan berdampak langsung pada tergerusnya hak-hak dasar masyarakat terhadap program perlindungan sosial.
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 29 Agustus 2026 15:27 WIB
Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati.
Oleh : Ananda Okctaviani, Selasa, 01 September 2026 00:00 WIB
Ia mengingatkan agar masyarakat kecil tidak kehilangan haknya hanya karena kesalahan atau ketidaksesuaian data.
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 27 Agustus 2026 22:01 WIB
Negara tak boleh membuat seorang anak berhenti kuliah hanya karena sistem lebih cepat mengubah desil daripada memperbaiki data.
Oleh : Ali Imron, Rabu, 26 Agustus 2026 19:02 WIB
Ketidakakuratan penentuan desil dinilai berpotensi merampas hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 26 Agustus 2026 13:00 WIB
Aria mengingatkan jangan sampai kesalahan administratif merampas hak warga atas perlindungan sosial.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 26 Agustus 2026 12:15 WIB
Validasi data tersebut tidak malah menggugurkan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial (bansos).
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 26 Agustus 2026 11:10 WIB
Karena itu, kesalahan dalam penetapan desil berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak justru kehilangan akses terhadap bantuan.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 25 Agustus 2026 21:00 WIB
Banyak calon mahasiswa akhirnya memilih mundur karena tidak memperoleh akses KIP Kuliah.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 25 Agustus 2026 21:00 WIB
Selly meragukan kualitas data, metodologi, proses pemutakhiran, hingga verifikasi sistem Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penentuan desil.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 25 Agustus 2026 19:58 WIB
/rendering in 0.7349 [104]
