Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Adriani Gantina menekankan kepada Menteri Sosial Saefullah Yusuf dan jajarannya, agar rekonstruksi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan, khususnya kelompok miskin ekstrem, lansia terlantar, serta anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi.
"Kami mengapresiasi upaya Kementerian Sosial dalam melakukan rekonstruksi anggaran, namun perlu dipastikan bahwa setiap alokasi benar-benar menyentuh sasaran dan memperkuat perlindungan sosial secara merata, bukan hanya simbolis,” kata Selly, Senin (7/7).
Baca: Ganjar Pranowo Hadiri Seminar Praktek Ideologi Pancasila
Politisi asal Dapil Jawa Barat VIII itu juga menyoroti pentingnya digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial ke depan. Menurutnya, akurasi data dan efisiensi penyaluran bansos harus menjadi fokus dalam menyusun ulang postur anggaran.
“Masalah klasik seperti data ganda, bantuan tidak sampai ke penerima, atau ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal harus segera dibenahi. Anggaran 2025 ini harus menjadi momentum perbaikan total,” Selly mengingatkan.
Menteri Sosial menyampaikan, rekonstruksi anggaran guna menyesuaikan arahan Presiden untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2025.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Sejumlah program prioritas, seperti Keluarga Harapan, bantuan pangan nontunai, hingga layanan bagi penyandang disabilitas, turut disesuaikan dari sisi alokasi dan mekanisme pelaksanaan.
“Penambahan anggaran ini bukan sekadar angka, tapi simbol dari keberpihakan negara terhadap hak pendidikan masyarakat yang selama ini termarjinalkan. Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata negara hadir untuk rakyat kecil,” tegas Selly.
“Efisiensi jangan sampai memangkas pos-pos penting seperti pendidikan dan bantuan sosial. Justru, di tengah efisiensi, kita harus semakin menguatkan program-program afirmatif seperti Sekolah Rakyat ini.” tambah Selly.
