Jakarta, Gesuri.id - DPR RI menyarankan pemerintah agar tetap membawa bekal yang lebih menjanjikan dalam proses negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Upaya ini dilakukan karena Presiden AS Donald Trump tetap memberikan tarif 32% kepada Indonesia meski pemerintah sudah melakukan negosiasi.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menggarisbawahi bekal menjanjikan tersebut dapat berupa poin yang ditekankan oleh Trump, yakni perusahaan Indonesia melakukan aktivitas manufaktur di AS, selain tawaran untuk menurunkan tingkat defisitnya AS dalam perdagangan dengan Indonesia.
Baca: Ganjar Pranowo Hadiri Seminar Praktek Ideologi Pancasila
“Seperti terekam dalam data Badan Pusat Statistik, neraca dagang Indonesia dengan AS mencatat surplus US$6,42 miliar atau sekitar Rp104,9 triliun,” ujar Said dalam siaran pers, dikutip Kamis (10/7/2025).
Selain itu, Said juga mengatakan pemerintah harus sesegera mungkin mengupayakan pasar pengganti terhadap beberapa barang ekspor ke AS yang tidak layak dari sisi harga usai pengenaan tarif. Menurutnya, pasar seperti BRICS, Eropa, kawasan Amerika Latin serta Afrika patut untuk didalami.
Terlebih, AS selama ini menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk ekspor Indonesia, seperti tekstil, pakai jadi, alat kaki, peralatan listrik, karet, dan produk karet, alat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin banyak diminati di pasar AS.
Ketiga, secara bersamaan, Said menilai pemerintah harus mengupayakan jalan penyelesaian multilateral. Said menggarisbawahi semua negara saat ini sedang disanksi oleh AS dengan pengenaan tarif perdagangan. Sehingga, setiap negara memiliki kegelisahaan yang sama.
“Ibaratnya, AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutunya sendiri seperti negara negara di Eropa barat yang selama ini seiring dan sejalan. Pemerintah bisa menggalang negara tersebut untuk memperkuat kedudukan World Trade Organization [WTO] sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional,” ujarnya.
Melalui perundingan multilateral terutama di WTO, atau kelembagaan multilateral lainnya seperti G20 tanpa AS, kata Said, pemerintah bisa mengajak untuk membentuk komitmen kerja sama perdagangan internasional. Tujuannya adalah mendapatkan pasar baru atas produk antar-negara yang tidak dapat masuk ke AS karena pengenaan tarif tinggi. “Dengan demikian, semua negara tidak perlu khawatir sebab produk mereka mendapatkan pasar pengganti.”
Selanjutnya, Said menilai, pemerintah juga perlu menggalang dukungan internasional lebih luas, karena kepemimpinan Trump telah mengabaikan seluruh pranata internasional. Dalam soal perdagangan, Trump mengabaikan WTO, International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
“Dalam bidang politik dan militer AS juga mengabaikan segala penyelesaian multilateral. Sudah waktunya pemerintah menjadi pelopor penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan,” ujarnya.
Terakhir, di dalam negeri, Said menilai pemerintah harus memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter. Sebab, ketiga sektor tersebut banyak ditopang dari aktivitas impor, dan pengaruh eksternal.
“Pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta menempuh berbagai pembayaran internasional dengan tidak hanya bertumpu pada dolar AS,” ujarnya.
