Surabaya, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendesak Badan Pengelola Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dibubarkan.
Said menilai BPWS sejak didirikan 8 tahun lalu hingga hari ini tidak ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Madura.
Baca: Said Dorong APBN untuk Percepatan Pembangunan di Jatim
Karena Said menilai BPWS tidak fokus, karena itu kinerjanya tidak maksimal. Indikasi itu bisa dilihat dari anggaran BPWS yang selalu berstatus SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaaan), setiap tahunnya.
"BPWS ini ibarat orang sakit salah minum obat. Jadi tidak menjadi baik dan sakit terus. Ini karena mereka tidak fokus, buktinya tiap tahun selalu silpa," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Said mengungkapkan tahun 2020 pemerintah kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp 290 miliar untuk BPWS. Ia pun yakin akan kembali terjadi silpa. Karena itu ia minta pemerintah lebih baik membubarkan saja BPWS karena tidak membawa perubahan positif bagi pembangunan di Madura.
Lebih lanjut Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan ini menilai lebih tepat pemerintah pusat menetapkan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Baca: Said Usulkan Pembentukan Pansus Perdagangan Nikel
Dengan begitu ekonomi akan tumbuh pesat dan pembangunan terintegrasi di pulau garam tersebut. Karena itu, pihaknya akan membicarakan hal ini kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Saya kira KEK lebih pas untuk Madura dari pada BPWS. Saya akan bicarakan hal ini kepada Pak Airlangga Hartarto," tegas Said.
