Surabaya, Gesuri.id - Pemkot Surabaya mengakui telah mengantongi hasil audit yang dilakukan terhadap SMP-SMP Swasta. Hal itu terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA dari anggaran APBD.
Baca: Risma: Kisruh Dana BOPDA Tak Ada Kaitannya dengan SMP Swasta
"Kalau dari hasil audit kita, ini kan ternyata dana BOPDA yang didistribusikan tidak langsung masuk ke sekolah-sekolah. Melainkan harus masuk ke yayasan," kata Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, Rabu (29/8).
Meskipun demikian, pria yang akrab disapa WS ini memastikan jika Pemkot tidak akan menyalahkan siapapun terkait masalah ini. "Justru kami akan mengajak para pihak yang terkait untuk duduk bersama," jelasnya.
"Bersama Bu Wali Kota juga, kami akan ajak mereka untuk memecahkan masalah yang ada dan juga apa saja yang jadi keluh kesah mereka," tambah Wisnu.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M. Iksan telah mengungkapkan jika pihaknya sudah menyiapkan beberapa formulasin untuk penghitungan BOPDA. Misalnya, pencairan Bopda akan berbasis jumlah siswa atau dengan model per rombongan belajar (rombel).
"Gimana ke depan, apa seperti sekarang yang berbasis siswa atau per roombel. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Kita masih belum tentukan yang mana, karena bisa saja harus mengubah perwali," jelas Iksan.
Sebagai informasi, temuan adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA ini bermula dari kunjungan Wali Kota Risma yang menemukan sejumlah siswa SMP putus sekolah. Dia menemukan fakta itu ketika berkunjung ke kawasan eks-lokalisasi Dolly.
Katanya, mereka berhenti sekolah karena menunggak SPP. Atas temuan itu, Risma lalu melunasi pembayaran jumlah SPP yang berfariasi antara Rp 525 ribu hingga Rp 800 ribu.
Baca: Wisnu: Raperda Pajak dan Penataan Reklame Agar Terpisah
Tidak berhenti disana, Wali Kota sarat prestasi ini pun lantas melaporkan temuannya kepada Inspektorat Surabaya. Pasalnya, Ia menganggap sudah menyalurkan dana BOPDA ke semua sekolah. Baik sekolah swasta maupun negeri.
"Kalau sekarang ada anak mau sekolah tapi ditolak karena alasan biaya, terus ke mana BOPDA-nya. KPK harus telusuri itu," cetus Wali Kota Risma pada kesempatan berbeda.
