Surabaya, Gesuri.id - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan dugaan penyelewengan dana BOPDA tidak ada kaitannya dengan beberapa SMP swasta yang mengeluh karena kekurangan siswa.
Baca: Startup National Summit 2018, Risma Libatkan Siswa SD
Menurut Wali Kota Risma, dugaan penyelewengan dana BOPDA dan kekurangan siswa itu murni dua masalah yang berbeda. Khusus dana BOPDA, Ia beranggapan jika itu adalah seputar masalah pengelolaan keuangan semata.
"Audit BOPDA SMP swasta sudah berlangsung selama beberapa hari ini. Audit itu dilakukan karena adanya pengaduan permasalahan siswa di SMP swasta," ujar Risma, Sabtu (25/8).
"Audit ini dilakukan bukan dikarenakan SMP swasta kekurangan siswa. Melainkan karena adanya pengaduan permasalahan siswa di SMP swasta. Seperti penahanan ijazah," tegasnya.
Hasil audit yang sudah berlangsung selama beberapa hari ini, berdasarkan pernyataan wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeko itu, akan ditindaklanjuti secara serius.
"Proses audit sudah berlangsung 3 hari ini dan audit itu dilakukan bukan hanya pada sekolah swasta. Selain itu selama ini SMP swasta tidak pernah tersentuh audit. Sedangkan SMP negeri rutin dilakukan audit," jelasnya.
"Dan hasil audit ini akan diserahkan ke BPK," cetus Wali Kota yang juga sarat akan prestasi ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Junaidi mendukung keinginan Ketua DPRD untuk memanggil M. Iksan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Baca: Risma: Makna Idhul Adha Diwujudkan dengan Bantuan ke Lombok
"Keinginan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji memanggil dispendik surabaya merupakan langkah tepat, karena Komisi D memiliki banyak catatan kinerja Dispendik surabaya terkait permasalahan pendidikan. Apalagi saat ini pemkot akan melakukan audit Bopda SMP Swasta di tengah permasalahan banyaknya SMP mengalami kekurangan siswa" ujarnya pada kesempatan berbeda.
