Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, meminta kepada Gubernur Banten untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024.
Dugaan penyelewengan dana BOS itu ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Bahwa ada praktik penyalahgunaan dana BOS di 61 SMA dan SMK negeri di Banten.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Penyimpangan mencakup transaksi fiktif, praktik pinjam nama perusahaan, dan pembagian keuntungan (cashback) antara penyedia barang/jasa dengan kepala sekolah.
Total transaksi bermasalah mencapai Rp 10.606.272.194,00.
“Ini sudah keterlaluan, harus ditindak tegas. Jangan cuma dikasih teguran,” tegas Yeremia, Rabu (11/6).
Yeremia merasa aneh dengan kasus penyelewenangan dana BOS ini. Jika alasannya adalah kesalahan administrasi, seharusnya hal seperti ini bisa dicegah dengan memahami penoman penggunaan dana BOS.
Apalagi, kasus seperti ini bukan pertama terjadi. Namun, pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Padahal, kepala sekolah mempunyai tunjangan kinerja tinggi, yakni mencapai Rp 15 juta.
Dengan kasus ini, maka tunjangan tersebut tidak mencerminkan akuntabilitas dari para kepala sekolah yang bermasalah tadi.
“Dana BOS ini adalah amanah untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan untuk dipermainkan,” ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Seharusnya, dana BOS ini digunakan sebaik mungkin dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, bukan disalahgunakan.
Dengan tegas, politisi PDI Perjuangan ini menekankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten untuk melakukan evaluasi terhadap aspek perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan dana BOS pada setiap satuan pendidikan.
“Pengawasan yang lemah jadi akar masalah, sehingga diperlukan reformasi pengawasan yang lebih ketat dan pemberian efek jera. Karena pengembalian dana saja tidak cukup. Harus ada efek jera agar masalah ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
