Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo meminta sekjen-sekjen parpol koalisi pendukungnya merumuskan tim sukses (timses) pemenangan. Jokowi meminta timses bukan hanya dari parpol, tapi juga tokoh dan pihak relawan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/8).
"Pak Jokowi sangat demokratis meminta para sekjen merumuskan bagaimana tim kampanye tersebut," kata Hasto.
Jokowi meminta timses gabungan dari semua pihak yang memberikan dukungan untuk dirinya. Dan tentu saja, mereka yang siap bekerja memenangkan Jokowi untuk periode kedua.
"Seluruh elemen, baik parpol, tokoh masyarakat, relawan, semua bergabung dan dengan sistem kemenangan jelas terukur dan semua bekerja dengan penuh keyakinan," jelas Hasto.
Selain tim sukses, partai pengusung koalisi Jokowi masing-masing juga memiliki tim pemenangan internal. Susunan timses itu, menurut Hasto, akan diumumkan setelah cawapres Jokowi dipilih.
"Setelah capres-cawapres diumumkan, kemudian ini kami sampaikan susunan tim kampanye tersebut. Ada representasi partai, tokoh, ada juga dari pihak pihak yang merepresentasikan capres-cawapres," jelasnya.
"Kita juga ada representasi capres dan cawapres dan untuk masuk dalam tim kampanye. Karena setiap partai ada tanggung jawab dalam organisasi dan tim punya cara sendiri, tetapi ini saling koordinasi," imbuh Hasto.
Parpol koalisi juga mengerahkan seluruh caleg mereka untuk membantu pemenangan Jokowi. Jumlahnya 21 ribu, total gabungan dari seluruh partai koalisi. Partai-partai koalisi pun melakukan kompetisi sehat soal hal ini.
"Cooperation sama-sama usung Jokowi, competition-nya di antara partai tersebut. Ini hal baru," kata Hasto.
Dalam pertemuan Selasa malam kemarin (31/7), memang sempat dibahas sedikit soal cawapres Jokowi. Hanya, mengenai siapa yang dipilih, Hasto tak memerinci lebih lanjut karena itu adalah kewenangan langsung Jokowi dengan para ketum koalisi.
"Pak Jokowi sempat menyampaikan ketika berada di tempat beliau, menyampaikan perkembangan cawapres itu. Tapi juga kami sampaikan Bapak Presiden bahwa ini ruang lingkup antara Bapak Presiden dengan ketum partai. Tugas sekjen menjabarkan kebijakan tersebut," paparnya.
