Ikuti Kami

Menangkan Pilkada Kalbar, DPP Resmi Kerahkan Petugas BKO

Para petugas BKO yang tercantum dalam surat tersebut wajib melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.

Menangkan Pilkada Kalbar, DPP Resmi Kerahkan Petugas BKO
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dan Anak, Sri Rahayu.

Pontianak, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat tugas terkait pengerahan petugas bantuan kendali operasi (BKO) untuk pemenangan kandidat yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada serentak di tujuh daerah di Kalbar.

Dalam surat tugas yang dikeluarkan pada 6 November tersebut, para petugas BKO diminta untuk berperan aktif dalam memenangkan seluruh pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dan Anak, Sri Rahayu mengatakan bahwa para petugas BKO yang tercantum dalam surat tersebut wajib melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.

Baca: Lasarus Ajak Kader Banteng Tak Lakukan Kampanye Negatif

Dia mengatakan, petugas BKO yang kedapatan tidak menjalankan tugas akan diberi sanksi, sebab tindakan semacam itu dinilai melanggar perintah partai.

"Tentu, melalui mekanisme yang ada, bagi mereka (petugas BKO) yang tidak menjalankan tugas, tahap pertamanya tentu kita klarifikasi. Kemudian, jika memang tetap tidak menjalankan akan kita beri peringatan. Kalau sudah diperingatkan satu dua kali, baru kita mengambil langkah selanjutnya seperti apa," kata Sri Rahayu saat di Kalbar, baru-baru ini.

Dalam menjalankan tugasnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu meminta petugas BKO untuk menjadikan gotong royong sebagai strategi pemenangan. 

Dirinya juga mengharapkan agar pengerahan petugas BKO ini betul-betul dapat memperbesar peluang menang kandidat kepala daerah yang didukung oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"BKO ini kan jadi roh PDI Perjuangan, cara kerjanya juga bergotong royong sehingga dalam rangka Pilkada serentak ini, bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada akan membantu yang Pilkada. Mulai dari yang berada di struktur hingga petugas partai. Baik yang di eksekutif maupun yang di legislatif," tandas Sri Rahayu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Barat Lasarus memastikan bahwa petugas bantuan kendali operasi (BKO) yang telah ditunjuk oleh DPP PDI Perjuangan siap untuk diterjunkan pada Pilkada serentak 2020. 

Petugas BKO itu dikatakannya akan segera dikerahkan setelah berkoordinasi dengan DPC PDI Perjuangan di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada.

"DPP sudah mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan Bantuan Kendali Operasi (BKO). Dalam waktu dekat, kita minta mereka untuk melaporkan, setelah mereka rapat dengan semua personel, sesuai dengan daftar BKO yang dimaksud tadi," kata Lasarus usai memimpin rapat dengan seluruh DPC PDI Perjuangan se-Kalbar.

Lasarus mengatakan, petugas yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas BKO itu terdiri dari anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota se-Kalbar dan kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Selain itu, petugas BKO juga meliputi sejumlah pengurus partai dan para pengurus DPC yang tidak melaksanakan Pilkada.

Baca: Banteng Sambas Kumpulkan Jajaran Struktural

"Dari seluruh DPC yang tidak Pilkada, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan, anggota fraksi dari DPRD kabupaten sampai dengan DPR RI, hari ini kita konsolidasikan untuk dimatangkan di setiap DPC yang melaksanakan Pilkada," paparnya.

Lebih jauh Ketua Komisi V DPR RI ini memaparkan bahwa pengerahan petugas BKO ini dalam rangka memperbesar kans menang pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan. 

Ia juga menjelaskan kalau petugas BKO yang ditugaskan untuk ikut memenangkan pasangan calon itu akan disebar secara proporsional, disesuaikan dengan kekuatan politik di daerah tersebut.

Quote