Ciputat, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengungkap bahwa masa awal kekuasaan Soeharto tidak hanya ditandai dengan pembantaian massal terhadap mereka yang dituduh komunis, tetapi juga dengan upaya konsolidasi politik dan diplomatik besar-besaran dengan dunia Barat. Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi “NU, PKI, dan Kekerasan Orde Baru” yang digelar Islami.co di Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (7/11).
Menurut Bonnie, setelah peristiwa 1965, Soeharto segera mengambil langkah untuk menormalisasi hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Belanda. “Normalisasi hubungan itu bukan tanpa maksud. Sejak tahun 1966, begitu kudeta terjadi, pemerintah aktif menormalisasi hubungan dengan Barat. Dari situ lahirlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing,” ujarnya.
Bonnie menjelaskan, dalam risetnya, hubungan Indonesia–Belanda yang sempat membeku setelah masa konfrontasi dengan Malaysia kembali dibuka ketika Soeharto berkunjung ke Den Haag pada April 1970.
“Sebelumnya sudah ada demonstrasi besar menolak kunjungan itu, karena Belanda masih menolak mengakui tanggung jawab mereka atas pembantaian di masa kolonial,” katanya.
Ia menilai langkah Soeharto membuka kembali jalur dengan Barat merupakan bagian dari strategi besar untuk menegakkan kekuasaannya.
“Hubungan itu membawa kembali investor asing yang dulunya sudah kehilangan aset akibat nasionalisasi di era Soekarno,” jelas Bonnie.
Selain itu, ia menambahkan, konsolidasi tersebut tidak hanya di ranah diplomatik tetapi juga domestik.
“Soeharto melakukan pembersihan besar-besaran terhadap pengikut Soekarno (deSoekarnoisasi) dan kekuatan kiri. Ini bukan hanya pembantaian terhadap PKI, tapi juga terhadap Soekarnois di berbagai daerah,” katanya.
Menurut Bonnie, konsolidasi semacam itu menjadi fondasi awal bagi munculnya kekuasaan otoriter yang berkuasa selama 32 tahun.
“Kekuasaan itu dibangun dengan legitimasi palsu: seolah-olah Soeharto menyelamatkan bangsa dari bahaya komunisme,” tutupnya.
