SERANGAN dari segala penjuru mata angin datang menghampiri PDI Perjuangan. Maklum, tahun politik.
Pasukan cyber lawan politik getol menyerang dengan berbagai isu: PDI Perjuangan anti Islam, anti ulama, 85% berisi antek PKI dan partai terkorup. Selalu saja bahannya itu-itu saja.
Semua bisa terbantahkan dengan tesis sederhana saja. Anti Islam? Menurut survei internal partai, pemilih PDI Perjuangan 80 persen umat Islam. Sekitar 92 persen pengurusnya juga Muslim.
Ketua Umumnya, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, seorang Muslimah. Anak kandung Proklamator RI Bung Karno, yang masa mudanya belajar agama dan politik dari H.O.S Tjokroaminoto, tokoh yang disegani karena ilmu agama dan politiknya, guru bangsa yang mengkader banyak tokoh bangsa.
Selain itu, Bung Karno juga mendalami Islam kepada Ahmad Hassan, pendiri Persatuan Islam (Persis). Kepadanya, ia belajar Islam rasional, modern dan anti khurafat. Bukan ber-Islam yang hanya permukaannya saja dan ritualitas. Yang lemah, dan tidak militan. Bukan Islam yang tunduk pada kebodohan, penjajahan dan kemiskinan.
Lahirnya Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) pada tahun 2007 sebagai organisasi sayap partai, dan bahkan belum ada organisasi sayap partai lain di PDI Perjuangan yang fokus memberdayakan Umat selain agama Islam, meskipun partai ini berideologi Nasionalis. Dan itu menegaskan, partai ini berada dalam posisi memperjuangkan Islam Nusantara yang Berkemajuan untuk Indonesia Raya.
Islam Nusantara identik dengan Nahdlatul Ulama, sementara Islam Berkemajuan, adalah jargon Muhammadiyah. Dan diksi Indonesia Raya, representasi PDI Perjuangan. Semua itu tetap dengan spirit ideologi bangsa kita: Pancasila.
Tudingan Antek PKI
Sementara, tudingan PDI Perjuangan berisi antek PKI, itu terbantahkan dengan sejarah berdirinya partai ini di awal Orde Baru. Dimana Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi dari 5 partai: Partai Nasionalis Indonesia (PNI) beraliran nasionalis, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dengan aliran Kristen-nasionalis. Kemudian Partai Katolik: ideologi Katolik-nasionalis, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI): nasionalis dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dengan aliran nasionalis kirinya yang berkiblat pada Marxisme dan Trotskyisme yang merupakan salah satu turunan pemikiran Marxisme dengan fokus pada gerakan partai buruh.
Jadi salah alamat jika menuding PDI Perjuangan berisi antek PKI. Karena selain banyaknya Umat Islam di partai itu, ada juga Umat Kristen dan Katolik serta agama lain yang semua melebur dalam partai.
Jika ada yang mengaitkan beberapa kader yang keturunan PKI dan aktif di PDI Perjuangan, ya itu memang benar. Tapi mereka semua yang keturunan PKI maupun eks aktivis partai yang irisan ideologinya menyerupai PKI atau Marxisme, semua harus tunduk dan patuh dalam Pasal 5 AD/ART PDI Perjuangan, dimana partai ini berasaskan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan jati diri kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial dan mengedepankan watak partai yang gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah serta progresif revolusioner.
Tudingan Partai Terkorup
Ya, jika ada indeks atau survei yang sering memposisikan PDI Perjuangan sebagai partai dengan jumlah kadernya yang terbanyak tersangkut kasus korupsi, hal itu tidak bisa dibantah. Dan Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri, Ibu Megawati Soekarnoputri tak menampik kadernya dikatakan paling banyak terjerat kasus korupsi.
Namun dia menegaskan, seluruh kader yang terlibat korupsi langsung dipecat. Kata Ibu Megawati, itu sebenarnya hanya dilihat dari angka, kita melihatnya tidak bisa memilah-milah dari partai ini dari partai itu. Menurut Bu Mega, justru yang paling utama substansinya bagi kehidupan bangsa dan negara ini.
"Kok keadaan seperti itu bisa terjadi, kan begitu," kata Megawati mengutip dari rekaman acara Kick Andy Metro TV, Jumat 23 April 2016.
"Kalau dikatakan bahwa itu dari PDI Perjuangan saya tidak membantah, dan saya akan mengatakan kalau mau diambil, proses hukum, tetapi bukan hanya tuduhan seperti itu saja, karena yang lain juga seperti begitu. Saya tidak pernah mengatakan, saya diam kalau ada dari lain partai diambil dan sebagaianya."
Sebagai ketua umum partai, Megawati punya tanggung jawab mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan. Apalagi kelahiran partainya, berasal dari dorongan masyarakat kalangan bawah. Meski demikian, kata dia, korupsi tidak bisa dibenarkan dari segala sisi.
"Partai saya itu datang betul-betul dari orang tidak berpunya pada awalnya. Saya punya anak buah tukang becak, sampai kami dulu dikatakan anggota PDI Perjuangan dari orang-orang preman. Iya saya bilang. Itu rakyat Indonesia loh. Kenapa? karena tidak pernah diberi kesempatan mendapatkan hidup yang layak," kata dia.
Megawati menampik tidak tegas dalam menangani kader partai yang terlibat kasus korupsi. Meski PDI Perjuangan punya badan kehormatan dan ruang membela diri, kader yang terlibat kasus korupsi langsung ditindak. "Pasti pemecatan langsung," kata Presiden RI ke-5 ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketum Bamusi, Prof Hamka Haq juga menegaskan, pihaknya bukanlah partai yang paling korup. Menurutnya, tidak pantas PDI Perjuangan disebut partai terkorup karena banyak partai lain yang lebih memalukan dalam hal korupsi.
"Partai terkorup itu siapa presiden (partai) yang pernah korupsi, siapa ketua umumnya yang pernah korupsi," tegas Hamka di Gedung DPR, Jakarta, awal Juni 2018.
Prof Hamka lantas membeberkan partai-partai yang dibuat malu karena kadernya melakukan korupsi. Seperti Partai Golkar yang malu karena Ketua Umumnya Setya Novanto jadi koruptor proyek pengadaan e-KTP.
Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpaksa menelan pil pahit gara-gara Ketua Umumnya Surya Dharma Ali juga korupsi.
Contoh lain lagi, mitra dekat Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena Presidennya Lutfi Hasan Ishaaq terbukti melakukan korupsi.
Hamka juga menyebut Partai Nasdem yang terpaksa kena malu gara-gara Sekretaris Jenderalnya Patrice Rio Capella, dan Partai Demokrat yang dipermalukan oleh Anas Urbaningrum.
"Kalau soal siapa yang paling terkorup itu, Golkar ketua umumnya, Demokrat ketua umumnya, Nasdem sekjennya, PKS presidennya, dan PPP ketua umumnya," katanya.
Sementara itu, lanjut Hamka, tidak ada petinggi PDIP yang tersangkut kasus korupsi. Kalaupun ada kader PDI Perjuangan yang menjadi pesakitan KPK, yang bersangkutan hanyalah kader biasa.
"PDI Perjuangan tidak ada pimpinan partai, hanya kroco-kroco saja," pungkasnya.
Dan data Bawaslu RI terkini, setelah pendaftaran Bacaleg seluruh partai di KPU 17 Juli kemarin, Partai Gerindra sebagai partai terbanyak yang mendaftarkan bacaleg dengan status eks Napi koruptor sebanyak 27 bacaleg. Di urutan kedua ada Partai Golkar dengan 23 orang bacaleg eks Napi koruptor, disusul Partai Berkarya sebanyak 16 orang, Partai Hanura 14 orang, Partai Nasdem dan Partai Demokrat 13 orang, PBB 8 orang, PKPI 7, dan PKB serta PPP 6 orang. PDI Perjuangan bersama PKS dan PAN hanya 5 orang, PSI tidak ada. Dan 5 orang bacaleg PDI Perjuangan itu langsung tegas dicoret.
Sebagai partai yang menempatkan kader terbanyak menjadi kepala daerah maupun di Parlemen baik DPR maupun DPRD Provinsi, Kab/kota di seluruh Indonesia, wajar saja jika indeksnya menunjukkan kader PDI Perjuangan banyak tersangkut kasus korupsi. Tapi tetap saja, yang namanya korupsi tidak bisa dibenarkan. Dan PDI Perjuangan tegas dengan itu: Pecat!
Seraya melakukan evaluasi dan berbenah, PDI Perjuangan memang belum sempurna sebagai pilar demokrasi.
Namun ikhtiar untuk menjadi partai yang bisa diharapkan integritas dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air, terus dilakukan.
Mulai dari pembenahan sistem perekrutan, sekolah partai bagi kader yang nyaleg maupun calon kepala daerah. Serta penanaman ideologi Pancasila kepada segenap kader, agar bisa mengamalkannya sehingga diharapkan bisa meminimalisir potensi kader yang korupsi, bahkan ke depan, tidak ada lagi.
