Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya rasa empati bagi seorang pemimpin daerah, menyusul sikap kontroversial Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah di tengah bencana.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah untuk selalu mengutamakan kepentingan warganya.
“Untuk bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati. Namun Pak Dasco mau menambahkan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (8/12/2025).
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kemudian menyampaikan langkah konkret partainya. Dasco mengungkapkan, Gerindra telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Secara kelembagaan, Gerindra tak hanya meminta pemeriksaan, tetapi juga mengusulkan pemberhentian sementara Mirwan MS berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri untuk penerapan UU 24 Tahun 2014 tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tegas Dasco.
Lebih lanjut, politikus senior Gerindra itu juga mendesak Kemendagri untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana di daerah tersebut bisa berjalan maksimal.
“Dan ditunjuk PLT dalam menjalankan tugas-tugas agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut,” ungkapnya.
Mirwan menjadi sorotan setelah berangkat umrah ke Arab Saudi saat wilayahnya dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
Keberangkatannya diduga tidak mengantongi izin resmi dari Kemendagri maupun Gubernur Aceh. Sebelumnya, Mirwan juga telah menandatangani surat pernyataan tidak sanggup menangani tanggap darurat.
Pemkab Aceh Selatan membela bahwa bupati baru berangkat setelah meninjau lokasi bencana dan menyerahkan logistik. Mereka menyebut penyaluran bantuan tetap berjalan lancar.
Namun, sikapnya itu memicu amarah Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyamakan tindakan meninggalkan wilayah tugas saat darurat dengan desersi di militer dan memerintahkan Mendagri untuk memproses pemberhentiannya.
“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa. Copot. Mendagri bisa diproses ini. Itu kalau tentara namanya disersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh. Itu nggak bisa. Saya nggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” pungkasnya.
