Jakarta, Gesuri.id - DPR telah memberikan persetujuan atas Rancangan Undang Undang Ibukota Negara (IKN) menjadi undang undang, 18 Januari 2022.
Sidang Paripurna DPR atas persetujuan Undang Undang IKN dipimpin langsung oleh Mbak Puan selaku Ketua DPR. Pada tanggal 15 Februari 2022 Presiden Joko Widodo telah mengundangkan Undang Undang IKN melalui lembaran negara menjadi Undang Undang No 3 tahun 2022.
Ibukota negara yang disahkan dengan nama Nusantara adalah pertaruhan kita di masa depan. Kita harus memetik pelajaran dari beberapa negara yang tidak optimal dalam pemindahan ibukota negaranya. Kita bisa mengambil hikmah atas pemindahan ibukota negara Kazakhstan dari Almaty ke Astana sejak tahun 1997. Para penduduk enggan pindah ke Astana, sehingga Astana hanya dihuni oleh para pegawai pemerintahan.
Mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating mengatakan Kota Canberra salah satu kebijakan yang salah sebagai Ibukota Negara. Apalagi Perdana Menteri John Howard pada tahun 1996 mengumumkan kepada publik bahwa dirinya memilih pindah ke Kirribilli House yang menghadap Pelabuhan Sydney.
Baca: Puan Tegaskan DPR Dukung Pembangunan IKN Nusantara
Kebijakan ini secara tak langsung mengakui kesalahan memilih Canbera sebagai Ibukota negara. Kita juga harus belajar dari kisah Malaysia memindahkan Ibukota negara ke Putrajaya, saat itu para pegawai pemerintah malah tidak bersedia pindah ke kawasan Putrajaya meski jaraknya tidak terlampau jauh dari Kuala Lumpur.
Tantangan kita dalam membangun Nusantara yang perlu direncanakan lebih matang adalah perencanaan aspek sosial dan kebudayaan. Bahwa aspek aspek arsitektur, konstruksi bangunan, infrastruktur, dan bentuk bentuk fisik lainnya termasuk hal yang penting, namun kerapkali kita meminggirkan rancang bangun sosial dan kebudayaan. Padahal aspek sosial dan kebudayaan inilah yang nantinya mengisi ruang dari keseluruhan pembangunan fisik yang ada di Nusantara.
Pemindahan Peradaban
Saya setuju dengan pandangan KH Yahya Qolil Staquf, Ketua Umum PBNU bahwa pemindahan Ibukota negara bukan sekedar urusan memindahkan fisik penyelenggaraan pemerintahan pusat. Kita sangat berterima kasih bila PBNU ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemindahan sosial. Kita mengharapkan banyak pihak ikut menopang proses pemindahan sosial dan budaya ini. Ibaratnya kita sedang "babat alas" sekaligus berbaur dengan kebudayaan setempat yang telah turun temurun dijalankan oleh warga sekitar Nusantara.
Alasan kuat kita melakukan pemindahan dikarenakan Jakarta sudah over capacity, Jakarta menjadi sentral ekonomi, keuangan, politik dan pemerintahan. Kita memerlukan pembentukan pusat pusat ekonomi baru, meletakkan cara berfikir Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Atas alasan alasan inilah maka pemindahan ibukota negara bukan sekedar pembangunan kantor dan gedung gedung pemerintahan.
Pemindahan ibukota negara adalah mobilitas sosial dan kebudayaan. Akibat mobilitas sosial dan kebudayaan inilah muncul peradaban baru. Tugas terpenting dari Otoritas IKN adalah merumuskan peta jalan, atau rencana induk yang bukan sekedar desain, bentuk, dan tahapan yang bersifat fisik dan infrastruktur. Lebih jauh kita memerlukan rencana induk pembangunan Nusantara yang secara gamblang menjelaskan arsitektur sosial dan budaya. Rencana induk Nusantara yang mampu menjadi kuali kebudayaan, menjadi peleburan, pertukaran, sekaligus persilangan budaya dengan damai, natural, dan penuh kesetaraan.
Oleh sebab itu pemerintah memerlukan banyak pemikir sosial, budayawan, tokoh masyarakat yang memberikan kontribusi pemikiran penting agar mobilitas sosial dan kebudayaan dalam pembentukan peradaban di Nusantara berjalan dengan baik, dan tanpa meninggalkan residu sosial. Saya melihat porsi ini yang amat penting, akan tetapi kurang mendapatkan ruang sebagai diskursus yang produktif.
Kunjungan Puan
Beberapa hari lalu Mbak Puan bersama beberapa Menteri dan Panglima TNI melakukan kunjungan ke kawasan Nusantara. Kunjungan ini dimaksudkan bukan sekedar mengecek kondisi lingkungan fisik, dan site plan kawasan Nusantara. Lebih jauh kunjungan ini untuk memastikan bahwa desain IKN memberikan ruang eksistensi masyarakat lokal, menghadirkan masyarakat lokal sebagai subyek penting dalam pembangunan IKN.
Tidak ada artinya site plan Nusantara yang indah dan menawan, menghadirkan rencana tata kelola ekonomi sirkuler, ramah lingkungan, dan menjawab kebutuhan kota kota masa depan, bila rakyat sebagai subyek penting tidak ikut merasakan kemuliaan dan kemakmuran itu. Mbak Puan iingin memastikan bahwa persetujuan DPR yang diberikan atas Undang Undang IKN bukanlah sekedar persetujuan cek kosong. Ada konsekuensi yang harus ditanggungjawabi oleh Mbak Puan selaku Ketua DPR, yakni memastikan segala perihal yang indah dalam catatan kertas kerja pemerintah dapat diwujudkan secara nyata.
Persetujuan DPR terhadap pemindahan ibukota negara memiliki makna penting. Bukan sekedar makna konstitusional, tetapi juga tanggungjawab politik atas persetujuan itu. Sebab bila ada resiko resiko dan ongkos politik, hal itu sudah pasti ditanggung bersama antara pemerintah dan DPR, dan dikedua belah pihak ada unsur dan kehadiran PDI Perjuangan. Posisi inilah yang ingin dipastikan oleh Mbak Puan bahwa pembangunan IKN memang harapan banyak pihak, bukan sekedar pemerintah, dan partai partai yang memiliki wakilnya di DPR.
Baca: Puan Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Nusantara
Pemindahan IKN adalah kerja jangka panjang. Pemindahan IKN bukan laksana dongeng Bandung-Bondowoso. Kita juga tidak mengetahui persis sisik melik yang akan terjadi pada masa depan.
Mbak Puan berkepentingan pemerintah mampu membaca arah masa depan, sebab dari pembacaan masa depan itu setidaknya kita bisa menaksir seberapa besar kapasitas yang kita miliki, terutama dari sisi pembiayaan pembangunan IKN. Sehingga kita bisa membagi termin anggaran dengan tepat, dikarenakan ada banyak tugas dan tantangan fiskal yang harus kita hadapi selain urusan IKN.
Nusantara memiliki arti sangat strategis. Nusantara pada nantinya akan menjadi lokasi semua kebijakan kebijakan strategis negara dirumuskan dan dijalankan. Nusantara akan menjadi bejana untuk menyempurnakan tata kelola negara dan pemerintahan masa depan. Nusantara sekaligus menjadi pertaruhan atas eksistensi dan keberlangsungan Indonesia masa depan.
Sedemikian pentingnya posisi Nusantara ini, Mbak Puan ingin memastikan langsung kepada Panglima TNI atas strategi pertahanan yang menjadi tameng Nusantara. Atas alasan itulah kenapa Panglima TNI hadir, sebab menjadi pihak yang menangungjawabi perihal pertahanan itu.
