Ikuti Kami

Peran PDI Perjuangan dalam Kontribusi Pembangunan Nasional

PDI Perjuangan di setiap hajatan besar nasionalnya seperti Rakernas atau Kongres selalu merekomendasikan sejumlah gagasan kepada pemerintah

Peran PDI Perjuangan dalam Kontribusi Pembangunan Nasional
Ilustrasi foto Presiden RI I Ir. Soekarno, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-7 Ir. Joko Widodo

PDI PERJUANGAN adalah partai besar dengan gagasan dan ide-ide besar untuk bangsa dan negara. 

Kontribusi partai politik dalam pembangunan nasional adalah sebuah keniscayaan. PDI Perjuangan sendiri di setiap hajatan besar nasionalnya seperti Rakernas, atau Kongres selalu merekomendasikan sejumlah gagasan yang ditujukan untuk menjadi pertimbangan Pemerintah selaku pengambil kebijakan nasional.

Beberapa gagasan besar PDI Perjuangan diantaranya: mengembalikan fungsi dan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, menerapkan kembali Garis Besar Haluan Negara yang kekinian, mengingat GBHN bukan saja pernah diterapkan di zaman Orde Baru, namun sejatinya GBHN merupakan produk pemikiran para Pendiri Bangsa di awal-awal Republik ini berdiri.

Selain itu, Badan Riset Nasional yang dipaparkan dengan apik oleh Cawapres 01 KH. Ma'ruf Amin dalam Debat Pilpres ketiga beberapa waktu lalu, jika jeli membaca jejak digital pemberitaan setahun belakangan ini. Dimana, sejak Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri beberapa kali menerima gelar Doktor Honoris Causa dari sejumlah Perguruan Tinggi Nasional maupun Internasional, Ibu Megawati beberapa kali selalu mengangkat gagasan soal pentingnya menjadikan riset nasional sebagai acuan dasar dalam mengambil kebijakan di Pemerintahan.

PDI Perjuangan juga dalam Rakernas tahun 2016 telah merekomendasikan kepada kader-kader untuk memperjuangkan pentingnya pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai haluan dalam bernegara. 

Sembari menunggu gagasan itu diperjuangkan melalui usulan amendemen terbatas UUD 1945, PDI Perjuangan juga telah mengaplikasikan pola tersebut dalam menjalankan pemerintahan daerah, khususnya di provinsi yang kepala daerahnya didominasi kader banteng, seperti di Jawa Tengah.

Soal kontribusi Partai Politik dalam pembangunan nasional, kita layak belajar ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dalam sebuah kesempatan pertemuan APEC di Tiongkok akhir tahun 2014, Presiden Jokowi menanyakan Presiden Tiongkok Xi Jinping, apa tiga faktor kesuksesan Tiongkok? Dan jawabannya: Parpol yang bersatu, visi jangka panjang dan infrastruktur.

Belajar dari Tiongkok bukan berarti mengamini sistem partai dan ideologi tunggal komunis yang diterapkan RRT. Dan menerapkannya di Indonesia. Kita bisa belajar bagaimana menertibkan partai politik agar bersatu usai Pemilu. Dimana konsolidasi politik sudah harus secepat mungkin terbentuk untuk membangun konsensus bersama menciptakan stabilitas politik dan mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat, dan tentu dengan prinsip check and balances serta berjalannya fungsi pengawasan di Parlemen.

Selain itu, sesuai dengan rekomendasi PDI Perjuangan yang disampaikan dalam Rakernas Januari tahun 2016, disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Hj. Megawati Soekarnoputri gagasan ingin menghidupkan kembali GBHN sebagai acuan kebijakan politik hukum nasional. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan Presiden RRT bagaimana mereka sukses menjalankan pembangunan jangka panjang yang sudah direncanakan sejak puluhan tahun lalu.

Dan salah satu kiat sukses Tiongkok menjadikan negaranya sebagai pesaing utama Amerika Serikat sebagai negara super power dengan kekuatan ekonomi dan militer nomor wahid di dunia adalah mengarusutamakan pembangunan infrastruktur. 

Dua hal tersebut telah dijalankan Pemerintahan Presiden Jokowi, dimana bangunan koalisi pemerintahan sejak awal hingga kini praktis terjalin secara harmoni di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu memanusiakan manusia. 

PDI Perjuangan sebagai partai yang berhasil melahirkan kader-kader berkualitas di Pemerintahan seperti Presiden Jokowi, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan, Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga, dan Jubir Presiden Johan Budi yang nyaleg melalui PDI Perjuangan maupun sejumlah kepala daerah berprestasi seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Bali I Wayan Koster, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan sejumlah nama lainnya.

Yang jelas, dalam sebuah sistem pemerintahan presidensial yang memiliki cabang kekuasaan di legislatif (Parlemen) dimana jumlah partai masih terhitung banyak (multipartai), dibutuhkan peranan partai politik untuk menguatkan sistem presidensial.

Pemerintahan akan kuat jika dukungan koalisi di parlemennya kuat. Sehingga setiap pengambilan keputusan melahirkan kebijakan yang pro rakyat, tidak lagi terhambat. Dan Barisan Nasional di Malaysia sebagai sebuah bangunan koalisi jangka panjang layak ditiru untuk diterapkan di Indonesia.

Dengan penguatan politik di parlemen sudah barang tentu akan mendukung pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah.

Quote