ADA andil Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama sejak Republik ini berdiri dalam penentuan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR, pos pimpinan mulai banyak diisi perempuan.
Inilah Puan Effect. Bisa jadi Fraksi Partai lain menjadi tergugah untuk memberikan panggung lebih besar kepada para srikandi dewannya di posisi pimpinan komisi maupun badan lain di DPR setelah melihat Ketua DPR-nya saja seorang perempuan.
Mulai dari posisi Ketua Komisi 1 DPR ada Meutya Hafid dari Golkar yang dipercaya memimpin komisi yang begitu maskulin karena membidangi urusan pertahanan, Panglima TNI, Mabes TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Badan Intelijen Negara, juga bidang luar negeri serta penyiaran.
Posisi Ketua Komisi lain yang diisi politisi perempuan yaitu Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene dari Fraksi Partai Nasdem. Selain itu, di Komisi V DPR yang membidangi Transportasi dan Pekerjaan Umum ada Nurhayati dari PPP yang menjadi Wakil Ketua Komisi.
Nama lain yaitu ada srikandi banteng Agustina Wilujeng Pramestuti dari Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi Wakil Ketua Komisi X.
Sementara itu pimpinan AKD lain seperti Badan Legislasi ada salah satu vokalis Fraksi PDI Perjuangan Riek Diah Pitaloka yang menjadi Wakil Ketua Baleg.
Di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ada 2 Wakil Ketua dari perempuan yaitu: Evita Nursanty dari Fraksi PDI Perjuangan dan Novita Wijayanti dari Gerindra.
Sekali lagi, fenomena Puan Effect ternyata juga berdampak positif dengan perubahan di posisi pimpinan AKD DPR RI yang mulai memberikan porsi lebih banyak kepada perempuan dibanding DPR beberapa periode sebelumnya.
Selain itu, Puan dikenal sebagai sosok politisi perempuan tangguh yang mampu menjadi jembatan komunikasi atas deadlocknya lobi politik. Ia dianggap mewarisi keahlian almarhum ayahandanya Taufik Kiemas yang lentur dalam berpolitik dan kerap menjadi mediator.
Kehadiran Puan sebagai Ketua DPR sejak awal dilantik, berhasil mengembalikan politik etis di DPR yang selama ini tercerabut oleh kepentingan sempit perebutan kekuasaan yang merupakan residu dari konflik Pilpres 2014 dan 2019.
Kepemimpinan Puan harus diakui telah mengubah suasana kebatinan di DPR yang selama ini tak bisa lepas dari dinamika persaingan sengit Pilpres yang telah memecah belah persatuan. Di tangan Puan, stabilitas politik dan kegaduhan yang tidak produktif seperti yang terjadi di awal DPR periode 2014-2019 tidak terjadi lagi.
Wajah DPR hari ini telah berubah dari sebuah polarisasi yang kontraproduktif dengan kinerja menjadi DPR yang lebih produktif dan kaya akan gagasan untuk merumuskan UU yang lebih baik, pengawasan yang konstruktif kepada pemerintah dan penganggaran yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat secara luas. Dimana ada keberpihakan politik anggaran di DPR, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi kenyataan. Semoga!
