Medan, Gesuri.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, menyampaikan gagasannya terkait pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba. Wisata halal, adalah gagasannya.
Untuk mewujudkan gagasannya, Edy akan membentuk Tim Percepatan Kesuksesan Pariwisata Kawasan Danau Toba.
Baca: Wisata Halal di Danau Toba Berpotensi Coreng Kebhinekaan
Salah satu tugas tim itu adalah menata pemotongan hewan berkaki empat, terutama babi. Menurut Edy, penataan pemotongan babi ini untuk mengundang wisatawan mancanegara (wisman) dari negeri-negeri Muslim seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
"Sempat potong-potong babi di luar, sekali datang besok tak datang lagi para wisman itu,"ujar Edy.
Tak lama berselang, gagasan sang Gubernur langsung menuai polemik ditengah masyarakat. Kalangan masyarakat Batak yang berdomisili di kawasan Danau Toba seakan kompak menolak gagasan tersebut.
Penolakan itu sangat bisa dimengerti. Sebab, adat suku Batak yang mendiami kawasan Danau Toba, seperti adat Batak Toba, Simalungun dan Karo memang sangat terkait erat dengan hewan babi.
Dalam adat marga Silalahi yang tersebar di lima desa di Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, misalnya sangat berhubungan erat dengan hewan babi. Berbagai proses adat seperti ziarah, manguras luat (membersihkan tempat tinggal) dan babi mangambat (menghalau perbuatan jahat) selalu identik dengan babi atau yang biasa disebut na marmiak-miak.
Bisa dikatakan, dalam sebagian besar upacara adat Batak di kawasan Danau Toba harus selalu memotong daging babi. Karena memang dalam upacara adat, diwajibkan ada korban daging babi untuk ritual.
Jadi, ketika ada rencana Gubernur Edy untuk menata (baca : membatasi) pemotongan babi di kawasan Danau Toba, tentu saja hal itu mengganggu masyarakat adat di kawasan Danau Toba.
Anggota DPR-RI terpilih dari PDI Perjuangan Sihar Sitorus menegaskan wacana wisata halal telah membuat dikotomi atau pemisahan dalam masyarakat.
Oleh karena itu, menurut Sihar, gagasan wisata halal telah melanggar konsep Bhinneka Tunggal Ika.
“Wisata halal yang dicanangkan oleh Pemerintah menciptakan pemisahan/segregasi antar umat beragama bahkan suku bangsa. Bukankah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama namun tetap satu di dalam Indonesia sebagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan oleh para pendahulu negeri ini. Jika hal ini diterapkan tentu akan menciptakan diskriminasi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain,” ujar Sihar.
Maka timbul pertanyaan, apakah Gubernur Edy tidak mengetahui adat istiadat masyarakat Batak di kawasan Danau Toba? Atau apakah sang Gubernur tahu, namun tak peduli, sehingga mampu mengeluarkan gagasan yang mengganggu masyarakat Batak itu?
Sebagai pemimpin bagi seluruh masyarakat Sumut, sudah seharusnya Edy Rahmayadi mengakomodir seluruh budaya yang berkembang dalam masyarakat Sumut, termasuk budaya masyarakat Batak di kawasan danau Toba. Gubernur Edy tidak boleh merusak atau mengganggu budaya masyarakat manapun di Sumut.
Memang, bila ditelaah secara geo-politik, kawasan Danau Toba bukanlah basis pendukung Edy Rahmayadi dalam Pilgub Sumut 2018 lalu. Di 7 kabupaten yang secara geografis bersentuhan langsung dengan Danau Toba, yakni Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo serta Samosir, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah kalah telak dari pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diusung PDI Perjuangan.
Baca: Bupati Samosir Tolak Wisata Halal Danau Toba
Jadi, bisa dikatakan kawasan Danau Toba secara politik adalah basis pendukung Djarot-Sihar dalam Pilgub 2018. Namun, tetap saja Edy Rahmayadi yang kini sudah menjadi Gubernur bagi semua warga Sumut tak boleh mengesampingkan budaya tertentu, hanya karena budaya itu didukung oleh masyarakat yang tak mendukungnya pada Pilgub lalu.
Edy harus menghentikan gagasan wisata halal yang mengganggu kearifan lokal masyarakat Batak di kawasan Danau Toba. Bila Edy tetap 'ngotot' melaksanakan gagasannya itu, maka dia telah melakukan kekerasan kultural pada masyarakat Batak di kawasan Toba.
