Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Cak Ji itu menilai mekanisme tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Ia menuturkan, pemilihan kepala daerah seharusnya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan dikembalikan ke ruang-ruang elit politik.
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
“Kalau kepala daerah dipilih lewat DPRD, calon tidak perlu turun ke kampung, ke kelurahan, ke RW dan RT. Cukup lobi, debat di ruang tertutup, lalu voting, selesai,” ujar Cak Ji melalui rilis, Selasa (13/1).
Ia mengaku merasakan langsung dampak sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa lalu.
Menurutnya, mekanisme tersebut membuat hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi renggang. Berbeda dengan pilkada langsung, calon kepala daerah harus turun ke masyarakat untuk mendengar keluhan warga dan menyampaikan gagasan secara terbuka.
Proses ini, lanjutnya, dapat membangun ikatan moral dan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat.
“Kalau dipilih DPRD, rakyat tidak merasa memiliki pemimpinnya. Kepala daerah pun merasa cukup bertanggung jawab kepada dewan lewat laporan tahunan. Ini berbahaya bagi demokrasi,” ucap wakil wali kota Surabaya itu. Selain itu, wacana pilkada melalui DPRD tidak sejalan dengan sistem demokrasi saat ini, mengingat presiden, DPR, dan DPRD semuanya dipilih langsung oleh rakyat.
“Ini kontradiktif. DPR dipilih langsung oleh rakyat, tapi kepala daerah mau dipilih DPR? Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran demokrasi,” sebutnya. Ia menambahkan, sistem pemilihan oleh DPRD identik dengan praktik politik era Orde Baru. Kepala daerah dapat dengan mudah dijatuhkan melalui mekanisme politik di dewan.
“Sekarang berbeda. Kepala daerah yang dipilih rakyat hanya bisa diberhentikan oleh rakyat atau karena alasan hukum yang jelas, seperti korupsi atau meninggal dunia. Itu lebih adil dan demokratis,” jelasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Menanggapi alasan bahwa pilkada langsung rawan politik uang, Armuji justru menilai praktik tersebut tetap bisa terjadi, bahkan berpotensi lebih rawan jika pemilihan dilakukan melalui DPRD.
“Kalau dipilih DPRD, politik uang tetap terjadi. Bahkan lebih gampang dihitung, karena yang menentukan cuma sekitar 50 orang. Transaksinya jadi lebih tertutup dan rawan,” terangnya. Menurutnya, sistem pemilihan oleh DPRD justru membuka ruang besar bagi praktik politik transaksional karena lingkaran pemilihnya sempit dan tidak transparan.
Armuji menegaskan, DPC PDI Perjuangan Surabaya akan tetap tegak lurus pada prinsip kedaulatan rakyat dan menolak segala bentuk upaya yang mengarah pada kemunduran demokrasi.
“Posisi kami jelas kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Warga Surabaya ingin bertemu, menilai, dan menentukan sendiri pemimpinnya. Demokrasi tidak boleh mundur,” pungkasnya.
