Jakarta, Gesuri.id — Politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, merupakan monumen perlawanan sekaligus cikal bakal lahirnya Era Reformasi di Indonesia.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi titik didih kemuakan masyarakat terhadap rezim Orde Baru yang berkuasa saat itu.
Ribka menjelaskan bahwa mimbar demokrasi yang berdiri di kantor DPP PDI saat itu bukan sekadar urusan internal partai antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi. Tempat tersebut telah bertransformasi menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh elemen masyarakat sipil yang menuntut perubahan politik.
Baca:
"Dulu yang ada di Diponegoro 58 itu bukan hanya PDI Pro-Mega saja. Mahasiswa, kaum miskin kota, buruh, tani, hingga nelayan ada di situ. Termasuk organisasi pemuda seperti Pijar, Aldera, PRD, dan Mari. Semua berkumpul karena sudah muak dengan Orde Baru," ujar Ribka Tjiptaning kepada Moncong Putih.
Ia menilai, penindasan rezim Orde Baru pada saat itu justru mengkristalkan dukungan publik sehingga Megawati muncul sebagai simbol perlawanan rakyat. Eskalasi politik tersebut menggerakkan solidaritas luas, meski pemerintah saat itu memburu para aktivis pergerakan melalui berbagai tuduhan.
"Sehingga muncul Megawati yang dianggap sebagai lambang perjuangan atau simbol perlawanan rakyat. Itu akhirnya menjadikan 27 Juli seperti kebangkitan kekuatan nasional. Kalau saya menganggap peristiwa 27 Juli itu adalah cikal bakal Reformasi," tegasnya.
Atas dasar sejarah tersebut, Ribka menekankan bahwa peringatan peristiwa 27 Juli tidak boleh hanya dipandang sebagai milik PDI Perjuangan semata. Peristiwa tersebut merupakan warisan sejarah seluruh bangsa Indonesia yang membuka jalan bagi demokratisasi.
"Harusnya 27 Juli itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, ini milik bangsa. Kalau tidak ada 27 Juli, tidak ada Reformasi. Kalau tidak ada Reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, anak petani bisa jadi bupati, atau anak tukang kayu bisa jadi presiden," lanjut Ribka.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Kader Parpol Lebih Responsif Kebutuhan
Ia menambahkan bahwa Reformasi telah meruntuhkan monopoli kekuasaan politik masa Orde Baru yang sangat tertutup dan hegemonik. Perubahan sistem tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dari berbagai latar belakang untuk menduduki jabatan publik.
Selain keterbukaan sistem politik multipartai, salah satu agenda utama perjuangan dalam Peristiwa Kudatuli adalah pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Ribka menyoroti pentingnya menjaga independensi institusi militer dan kepolisian agar tetap berjalan sesuai koridor reformasi.
"Dulu perjuangannya adalah multipartai dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Makanya tidak boleh lagi ABRI dan Polri menyatu, itu harus kita jaga," pungkas Ribka sembari menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah aktor rezim dan aparat keamanan saat pengambilalihan kantor DPP PDI pada 1996 silam.
