Jakarta, Gesuri.id - Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan, tidak ada urgensi bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk keluar dari partai berlambang banteng usai jadi Komisaris Utama PT Pertamina.
Djarot menilai Ahok terpilih menjadi Komisaris Utama PT Pertamina karena kompetensinya.
Baca: Andreas Tekankan Jangan Diskriminasikan Ahok (Lagi)
“Saya lihat tak ada urgensinya dia (Ahok) harus mundur atau tidak mundur. Dia sudah jadi bagian PDI Perjuangan. Lalu apakah dia masuk ke situ (pertamina) karena kader?" kata Djarot di Jakarta, Senin (25/11).
Djarot menilai tidak ada aturan tertulis yang menyebutkan secara langsung seorang Komisaris Utama BUMN mundur dari kepartaian.
Surat edaran nomor SE-1/MBU/S101/2019 tentang keterlibatan direksi dan dewan komisaris BUMN group (BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi BUMN) sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau calon anggota legislatif. Intinya, siapa pun yang diangkat menjadi ke jajaran direksi atau komisaris BUMN, dilarang menjadi pengurus parpol. Berikut petikan isi surat tersebut:
Sesuai dengan ketentuan persyaratan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN dan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris anak perusahaan BUMN yaitu dilarang sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau calon anggota legislatif.
"Kalau menurut saya, sepanjang aturan tidak wajibkan dia mundur, ya, ngapain harus mundur. Kenapa kita harus jadi orang munafik,” ucapnya.
Djarot mengajak masyarakat berdoa agar mantan Ahok mampu membangun BUMN menjadi lebih baik dan berintegritas.
Baca: 'Si Poltak' Ajak Masyarakat Tak Skeptis Kemampuan Ahok
“Kalau dia di komisaris utama kita harap dia bisa kontrol direksi dan jajarannya. Pertamina (juga) diharapkan membangun kedaulatan energi, mengawal harga seluruh Indonesia dan membatasi tak impor,” terangnya.
Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah memutuskan Basuki Tjahaja Purnama menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero). Kementerian BUMN pun menegaskan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah resmi menjabat komisaris utama PT Pertamina.
