Pekalongan, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan Riswadi menegaskan komitmen partainya dalam mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai wujud nyata kedaulatan demokrasi.
"PDI Perjuangan berharap suara rakyat tetap menjadi penentu kebijakan. Kita lihat saja bagaimana keputusannya nanti," kata Riswadi, Senin (5/1/2026).
Ia menekankan kedaulatan rakyat harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan politik, termasuk dalam menentukan sistem Pilkada.
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang mulai mengemuka di tingkat nasional dinilai berpotensi mengurangi peran langsung rakyat dalam demokrasi.
Meski demikian, Riswadi menyatakan bahwa partai politik tetap harus siap menghadapi berbagai kemungkinan mekanisme Pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, selama berada dalam koridor demokrasi dan hukum.
"Partai tentu menyiapkan strategi, baik untuk pilihan langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami fokus memperkuat Pileg," ucapnya.
Ia menegaskan, Pemilihan Legislatif menjadi faktor kunci dalam menentukan kekuatan politik partai pada Pilkada.
Menurutnya, kemenangan signifikan di Pileg akan berbanding lurus dengan peluang kemenangan dalam Pilkada.
"Kalau Pileg kita bisa 50 persen plus satu, otomatis Pilkada kita menang," tegasnya.
Riswadi juga mengingatkan pengalaman sebelumnya ketika PDI Perjuangan hampir meraih mayoritas kursi di DPRD Kabupaten Pekalongan.
"Dari 45 kursi, seharusnya butuh 23. Kalau itu tercapai, Pilkada akan jauh lebih kuat," jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi hilangnya hak suara rakyat, Riswadi menegaskan bahwa dalam negara demokrasi dan negara hukum, setiap kebijakan tetap dapat diuji secara konstitusional.
"Keputusan pemerintah bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Ini negara demokrasi dan negara hukum," pungkasnya.
