Ikuti Kami

Ketua DPR Bicarakan Nomenklatur Kabinet Dengan Presiden

Kami  mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas undangan Saudara Presiden kepada Pimpinan DPR.

Ketua DPR Bicarakan Nomenklatur Kabinet Dengan Presiden
Ketua DPR RI, Puan Maharani, Senin (21/10) sore, menghadiri rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta. Rapat konsultasi diadakan berdasarkan undangan Presiden Jokowi kepada DPR. (Foto: gesuri.id/Elva Nurrul Prastiwi)

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, Senin (21/10) sore, menghadiri  rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta. Rapat konsultasi diadakan berdasarkan undangan Presiden Jokowi kepada DPR.

“Kami  mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas undangan Saudara Presiden kepada Pimpinan DPR, sebagai lembaga negara pertama yang diundang untuk pertemuan konsultasi dengan Presiden,” kata Puan yang hadir didampingi oleh seluruh wakil ketua DPR RI.

Selain silaturahim sekaligus perkenalan seluruh pimpinan DPR dengan presiden, pertemuan konsultasi juga  membahas soal kabinet. Salah satu yang dibahas adalah rencana presiden merubah nomenklatur kementerian.

“DPR dapat memahami dan menerima, karena hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden, sehingga DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dengan tetap berpegang pada ketentuan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara” ungkapnya. 

Setelah ada surat resmi dari Presiden tentang Perubahan Nomenklatur Kementerian Kabinet Periode 2019 - 2024, Selanjutnya DPR akan menetapkan mitra kerja Kementerian/Lembaga di masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Dengan demikian, setelah terbentuknya kabinet, kita dapat segera melaksanakan tugas-tugas guna memenuhi aspirasi masyarakat,” ujar Puan. 

Ketua DPR berpendapat pertemuan konsultasi ini merupakan langkah awal yang baik dan diharapkan dapat menjalin hubungan kerja yang baik antara DPR dan Pemerintah terutama dalam penyusunan undang-undang, pembahasan APBN, dan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR.

“DPR juga mengharapkan adanya komunikasi yang berkelanjutan dalam forum konsultasi, baik yang dilakukan secara periodik maupun sesuai dengan kebutuhan” tandasnya.

Quote