Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan yang masih menggelar Kongres ke-6 di Bali akan mengeluarkan pernyataan dan sikap politiknya, Sabtu (2/7).
Kongres kemarin mengukuhkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hari ini agendanya adalah rapat komisi-komisi yang diselenggarakan secara tertutup.
"Sikap politik partai baru disampaikan besok, kita tunggu bersabar sampai besok," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah di Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, kemarin.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Said Abdullah mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah sekaligus sparring partner untuk menjadi penyeimbang.
Jika pemerintah benar, kata Said, maka PDI Perjuangan akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDI Perjuangan akan memberikan alternatif solusi yang terbaik.
Said Abdullah mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah sekaligus sparring partner untuk menjadi penyeimbang.
Jika pemerintah benar, kata Said, maka PDI Perjuangan akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDI Perjuangan akan memberikan alternatif solusi yang terbaik.
Dia mengungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang saat ini terjadi semakin berat dan penuh ketidakpastian.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendukung pemerintah untuk menghadapi tantangan dengan jalan yang terjal.
Said belum bisa memastikan posisi PDI Perjuangan dalam kondisi politik ke depannya, termasuk soal PDI Perjuangan bergabung ke dalam kabinet. Namun, sejauh ini, menurut dia, PDI Perjuangan masih berposisi di luar pemerintahan.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Sementara itu, politikus PDI Perjuangan lainnya Yasonna H. Laoly menjelaskan bahwa dukungan kepada pemerintah juga menjadi arahan Megawati Soekarnoputri ketika berpidato dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PDI Perjuangan pada 30 Juli 2025.
Meski begitu, dukungan yang dilakukan PDI Perjuangan adalah sebagai penyeimbang atau menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
"Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet. Kita tetap mendukung sebagai penyeimbang," kata Yasonna .
