Jakarta, Gesuri.id – Politisi PDI Perjuangan Putra Nababan menegaskan tidak ada dinasti politik Jokowi, sebab seluruh kader PDI Perjuangan menjalani proses pendidikan politik dari bawah dan tidak ada yang instan.
Penegasan tersebut dilontarkan Putra saat menjawab sejumlah tudingan bahwa Presiden Jokowi mulai membangun dinasti politik di era pemerintahannya. Hal itu bisa terlihat ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabumi Raka menjadi Wali Kota Solo kemudian menantunya Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan dan belakangan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang diunggulkan untuk meramaikan Pilkada Kota Depok.
"Tidak ada yang instan di PDI Perjuangan, semuanya membutuhkankan proses yang panjang" tegas Putra dalam acara Dua Arah yang bertajuk "Ada Politik Dinasti, Di Trah Jokowi?" di Kompas TV, Jumat (7/7).
Baca: Sekolah Partai PDI Perjuangan Mencetak Kader dan Calon Pemimpin!
Putra melanjutkan, jika sebelum menjadi presiden, Jokowi juga melalui proses dari bawah yang sangat panjang dan berliku. "Beliau memulainya dengan menjadi pengurus partai di bawah kemudian beranjak maju menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta baru presiden," urai Putra.
Menurut Putra, salah satu proses yang wajib dijalani setiap kader PDI Perjuangan adalah melewati pendidikan politik di Sekolah Partai. Sekolah tersebut merupakan bagian dari sistem kaderisasi berjenjang yang dibangun oleh partai berlambang banteng moncong putih demi menghasilkan kader terbaik atau calon pemimpin terbaik di masa depan.
"Mereka (Gibran dan Bobby, red) merupakan kader PDI Perjuangan dan mereka juga sudah mengikuti Sekolah Partai. Saya melihat mereka dan menjadi salah satu mentornya" tegasnya.
Lantas jika Gibran dan Bobby maju Pilkada untuk menjadi kepala daerah guna melayani birokrasi masyarakat, kemudian didukung penuh oleh rakyat maka PDI Perjuangan tidak akan menghalanginya.
"Jika ada keinginan untuk tampil di politik melayani masyarakat dan muncul dari Sekolah Partai itu kan gak salah, kemudian keduanya berproses lantas dipilih oleh rakyat, itu sudah paling benar. Derajat tertinggi dalam berdemokrasi itu adalah dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk", tegasnya.
"Jangan kita meremehkan proses yang dilakukan oleh rakyat. Kalau kita bekerja dengan baik maka rakyat akan melihat. Suara rakyat harus selalu ditempatkan paling atas" Tambah Putra.
Baca: Sekolah Partai PDI Perjuangan, Perkuat Ideologi-Antikorupsi
Bahkan Putra juga mempertanyakan tudingan bahwa Jokowi melakukan praktik dinasti politik tetapi berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi selama dua periode kepemimpinan.
Seperti diketahui Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei terbaru mereka soal evaluasi publik atas kinerja pemerintah.
Salah satu hasilnya yaitu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencapai 81,7 persen.
"Kalau Pak Jokowi dituding melakukan praktik dinasti politik, kenapa tingkat kepuasan pemerintah Jokowi hingga 80 persen? Yang penting sekarang adalah Pak Jokowi terus bekerja untuk melayani rakyat," tegas Anggota DPR RI Komisi X tersebut.
